Pengaturan ojek online menjadi wewenang pemerintah daerah
NASIONAL, - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak melegalkan ojek sebagai alat transportasi umum, semakin menguatkan posisi pemerintah untuk t
Silakan masuk menggunakan akun yang telah Anda daftarken untuk mendapatkan informasi yang kami sediakan?