BENGKALIS - Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra menegaskan pembangunan jembatan penghubung pulau Bengkalis antara Daratan Sumatera sebenarnya sudah lama diimpikan masyarakat Bengkalis. Namun, saat ini tahapan untuk mewujudkan pembangunan jembatan terpanjang se Indonesia ini tentunya harus dimulai dari usulan dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. 

Pemerintahan kabupaten Bengkalis dibawah kepemimpinan  Bupati Bengkalis Kasmarni- Bagus Santoso mencoba merealisasikan rencana pembangunan ini. Bahkan saat kunjungan kerja Bapak Presiden Joko Widodo di Desa Muntai Kecamatan Bantan kabupaten Bengkalis, Kasmarni menyampaikan secara langsung proposal rencana pembangunan jembatan ini. 

"Pembangunan jembatan penghubung Pulau Bengkalis dengan daratan sumatera ini langsung disampaikan saat itu Bupati (Kasmarni) ketika kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di desa Muntai, Kecamatan Bantan. Bukan disampaikan secara lisan, tetapi proposal rencana pembangunan jembatan yang di harapkan masyarakat Bengkalis," ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra, Jumat (1/11). 

Kemudian dari usulan tersebutlah pemerintah kabupaten Bengkalis  langsung mengambil langkah dan menyusun persyaratan teknisnya sehingga pada hari ini tahap demi tahap menunjukan adanya progres. 

Proses penyusunan dan penyiapan persyaratan berjalan cukup panjang, Hingga pada tanggal 10 Oktober 2024 yang lalu, pemerintah kabupaten Bengkalis bersama Pemerintah provinsi Riau diundang Komite Percepatan Penyedian Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membahas tindaklanjut usulan pemerintah  pembangunan jembatan ini masuk dalam PSN.

Dalam pembahasan tersebut memang akan ditargetkan masuk dalam proyek strategis nasional (PSN). 

"Pada pembahasan dan asistensi bersama KPPIP tersebut, dimana secara teknis terdapat kekurangan satu persyaratan untuk masuk ke tahapan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dan ini yang segera dan sedang berproses atau kita garap, secepatnya," terang Ersan Saputra. 

Menurut Ersan, menindaklanjuti hasil pertemuan dengan KPPIP tersebut pemerintah kabupaten Bengkalis bersama pemerintah provinsi Riau kembali mengelar pertemuan. Dalam pertemuan tersebut membahas secara teknis sekaligus melakukan MoU bersama, serta dihadiri pihak Investor yang siap membiayai pembangunan jembatan impian masyarakat Bengkalis ini. 

"Dalam pertemuan tersebut dihadiri langsung Pjs Bupati Bengkalis Akhmad Sudirman Travipiyono, Pj Gubernur Riau Rahman Hadi. Serta pihak Investor CSCEC dari BUMN Cina SRBGC dan perusahaan perwakilan indonesia PT PEARL RIVER INDONESIA. Dalam kesepakatan tersebut pihak investor bersedia seratus persen membiayai pembangunan jembatan ini, " ungkapnya. 

Ersan mengatakan, keseriusan investor China Head Contract Consultan Sino Road and Bridge Group Co (SRBGC) dibuktikan dengan  dua kali melakukan peninjauan langsung ke titik koordinat rencana pembangunan jembatan Pulau Bengkalis dan daratan Sumatera pada Mei lalu. 

"Kadis PUPR Bengkalis Ardiansyah mewakili Bupati Kasmarni saat itu mendampingi secara langsung peninjauan pertama yang dilakukan pihak Investor tanggal 17 Mei 2024. Tepatnya di lokasi titik koordinat rencana pembangunan jembatan yakni di jalan poros Desa Pangkalan Batang Barat, kemudian dilanjutkan peninjauan titik koordinat Jalan Provinsi di Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu, kemudian turun ke dua kalinya dilakukan pada tanggal 8 juli 2024," tambah Sekda. 

Dari hasil peninjauan, perwakilan investor saat itu Ika Puspitasari menyampaikan, hasil kunjungan sangat bagus dan berjalan dengan lancar. Bahkan mereka berharap rencana ini bisa segera diproses dan masuk dalam proyek strategis nasional. 

Ika Puspitasari juga mengatakan, pada prinsipnya pihak CSCEC sebagai calon investor jembatan Riau - Bengkalis tetap berminat untuk membangunnya.

Untuk PSN sendiri sedang dikebut prosesnya dengan terus berkordinasi antara kementerian PU dan kemenko ekonomi melalui KPPIP yang merupakan komite beranggotakan lintas kementerian yang menjadi pusat koordinasi untuk mengatasi hambatan pembangunan proyek proyek strategis nasional dan mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas.

"Pada prinsipnya kami pihak investor sampai saat ini siap membiayai seratus persen untuk pembangunan proyek jembatan ini karena kami nilai memiliki potensi yang sangat startegis untuk pengembangan cluster ekonomi baru ke depan. Karena dari sisi trafic  arus lalu lintas orang dan barang dari hasil kajian kami juga sudah memenuhi standar, apa lagi ketika jembatan ini sudah operasional secara teori pasti akan mengalami pertumbuhan yang signifikan," terangnya. 

Investor juga yakin dan percaya rencana ini akan tetap on secedule. 

"Insyaallah PSN bisa terbit di tahun 2024 ini dimasa kepemimpinan Bapak Presiden Parabowo Subianto, kami dari investor terus bersama-sama pihak kabupaten bengkalis dan provinsi Riau untuk percepatan realisasi persyaratan teknis yang dibutuhkan untuk penguatan masuk ke dalam PSN," terangnya. 

Kesiapan memenuhi kriteria PSN ini sedang di siapkan persyaratanya ini dilakukan pemerintah kabupaten Bengkalis, dan pemerintah Provinsi Riau serta investor atas arahan Kementerian terkait.

Sampai hari ini pihak Kementerian juga sudah merapatkan dengan pihak  kami selaku investor mengenai skema pembiayaan dan pengembaliannya. Agar proyek ini tetap berpotensi dapat dilaksanakan pada tahun 2024.

Untuk diketahui pemerintah kabupaten Bengkalis juga sudah mengesahkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten Bengkalis, di dalamnya sudah mengakomodir rencana pembangunan jembatan daratan Sumatera dengan Pulau Bengkalis. 

"Kita juga sudah melakukan feasibility study (FS) pembangunan jembatan ini pada tahun 2023 lalu. Namun saat itu penyusunan rencana pembangunan jembatan ini tidak pernah disambut baik pemerintahan Gubernur Riau Syamsuar," ungkap Sekda Bengkalis. 

Pada masa Pj Gubernur Riau Edi Natar rencana pembangunan jembatan Bengkalis ini baru diakomodir oleh provinsi. Edi Natar langsung membuat MoU dengan pemerintah Bengkalis terkait rencana pembangunan jembatan di tanggal 13 Desember 2023. 

"Kemudian di masa Pj Gubernur Riau FS Hariyanto dan Pj Gubernur Rahman Hadi terus berlanjut upaya pengusulan Jembatan Bengkalis masuk dalam PSN," jelasnya. 

Perubahan PSN terakhir di tanda tangani presiden Joko Widodo sebelum akhir masa jabatannya di tanggal 9 Oktober 2024.  Sementara di masa Presiden Bapak Prabowo Subianto yang baru dilantik beberapa pekan ini belum ada pembahasan terbaru terkait PSN. 

"Kita sedang mengusulkan PSN untuk jembatan Bengkalis ini, mudah- mudahan bisa di tanda tangani dan disetujui presiden Bapak Prabowo Subianto yang dikenal demokratis. Dimana mengutamakan kepentingan rakyat," jelasnya. 

Menurut Ersan Saputra, saat ini pembahasan dengan pemerintah pusat masih berlangsung. Setidaknya sudah dua kali rapat dengan Dirjen Pembiayaan dan Investasi. Serta satu kali zoom dgn perwakilan Dirjen Binamarga. 

Ersan menegaskan Pemerintah Bengkalis dibawah kepemimpinan Bupati Kasmarni dan Bagus Santoso, sangat serius untuk mewujudkan jembatan penghubung daratan Sumatera dengan Pulau Bengkalis ini. "Untuk itu mohon doanya serta dukungan dari semua masyarakat Kabupaten Bengkalis, untuk solusi jangka pendek optimalisasi penyeberangan roro Bengkalis dan Pakning tetap dioptimalkan mendukung arus mobilitas orang dan barang namun untuk jangka panjang solusinya tetap harus dibangun jembatan demi kemajuan daerah," pinta Ersan. 

Selain itu pihaknya meminta agar persiapan pengusulan PSN jembatan Bengkalis ini tidak ditarik- tarik ke ranah politik. Seperti yang belakangan sempat dilakukakn anggota DPR RI Syahrul Aidi ternyata merupakan salah satu tim sukses salah satu paslon Gubernur Riau yang sama sekali tidak memahami proses tahapan usulan pembangunan jembatan pulau Bengkalis dengan daratan sumatera ini. Bahkan beliau terlalu banyak mengarang tanpa dasar di media sosialnya. 

"Setelah kami telisik beliau adalah ketua tim kampanye calon Gubernur Riau Syamsuar. Kami bersama dengan masyarakat kabupaten Bengkalis meminta pembangunan jembatan ini tidak ditarik ke urusan politik, karena ini murni program startegis pemerintah kabupaten Bengkalis dan provinsi Riau," demikian Sekda Ersan Saputra. **