NASIONAL, -  Upaya masyarakat Pulau Rempang, Batam menolak direlokasi dari wilayah mereka mendapatkan sokongan sejumlah pihak.

Ribuan warga terancam digusur gara-gara Proyek Strategis Nasional atau PSN Rempang Eco-City yang dicanangkan pemerintah itu. Pada Kamis, 7 September lalu, masyarakat bentrok dengan aparat demi mempertahankan lahan mereka.

Berikut sejumlah dukungan dari beberapa pihak untuk masyarakat Pulau Rempang

1. Masyarakat Melayu Jambi

Sebagai bentuk dukungan untuk masyarakat Pulau Rempang, ratusan masyarakat Melayu Jambi menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat, 15 September 2023. Aksi solidaritas tersebut dilakukan di Bundaran Tugu Keris Siginjai, Kota Baru, Jambi. Mereka menolak rencana relokasi terhadap masyarakat Pulau Rempang terkait PSN Rempang Eco City itu.

Para tokoh adat, pemuka agama dan aktivis secara bergantian melakukan orasi. Salah satu koordinator aksi, Hafizi Alatas mengatakan, PSN Rempang Eco City dapat mengancam ruang hidup masyarakat di Pulau Rempang dan Galang. Mereka yang tergabung dalam Masyarakat Melayu Jambi tersebut meminta pemerintah meninjau ulang proyek ini.

2. Panglima Sakti Suku Dayak dan masyarakat Melayu Kalimantan Barat

Dukungan moral untuk masyarakat Pulau Rempang juga datang dari Panglima Sakti suku Dayak di Kalimantan Barat, Panglima Pajaji. Melalui unggahan video di akun Facebook-nya pada Senin, 11 September 2023, dia mengatakan akan datang ke Pulau Rempang untuk membantu warga. Pihaknya juga memberikan dukungan untuk masyarakat Rempang-Galang yang tengah memperjuangkan tanah leluhur dan mempertahankan hak mereka.

Selain itu, di hari yang sama, sejumlah Pengurus Wilayah Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (DPW PFKPM) Kalimantan Barat turut menggelar protes ihwal kebijakan penggusuran 16 kampung di Pulau Rempang, Batam. Massa aksi menyinggung terkait dugaan kekerasan yang terjadi saat bentrok pada 7 September. Aksi dihelat di perempatan lalu lintas Jalan Veteran dan Gajah Mada, Pontianak. Massa memasang banner di berbagai lalu lintas.

"Hari ini masyarakat Melayu dari berbagai daerah di Indonesia hadir di sini untuk memberikan dukungan kepada saudara kami di Pulau Rempang," kata Ketua DPW PFKPM Kalbar Syarif Machmud

3. Ustad Abdul Somad

Ustad Abdul Somad alias UAS juga memberikan dukungan untuk masyarakat Pulau Rempang. Dukungan itu disampaikan UAS lewat unggahan di akun Instagram-nya pada Senin, 11 September 2023. Pihaknya meminta kepada masyarakat Melayu serantau yang memiliki jabatan agar bersuara menyikapi kasus penggusuran masyarakat adat di Pulau Rempang tersebut.

"Tokoh Masyarakat Melayu Serantau. Yang ada jabatan, tolong dengan kuasa. Yang sanggup berteriak, tolong dengan suara," tulis UAS.

4. Solidaritas Rempang Galang Medan

Masyarakat Medan yang menamakan diri Solidaritas Rempang Galang menggelar aksi unjuk rasa untuk mendukung masyarakat Pulau Galang. Aksi digelar di Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan Medan, pada Jumat, 15 September 2023. Mereka mengecam tindakan represif, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat gabungan terhadap masyarakat Pulau Rempang dan Galang. Tindakan itu disebut melanggar HAM dan mengabaikan hak-hak adat terutama hak tanah adat Melayu.

5. Masyarakat Kepulauan Meranti

Dukungan untuk masyarakat Pulau Rempang juga datang dari masyarakat Kepulauan Meranti. Mereka menanam diri sebagai Aliansi Masyarakat Kepulauan Meranti Peduli Rempang dan Galang. Aliansi tersebut menyatakan sikap sangat menyesalkan terjadinya permasalahan yang dihadapi terhadap rencana relokasi masyarakat Melayu di Pulau Rempang-Galang.

"Tujuan kita hanya satu yakni mengungkapkan kepedulian sebagai bagian dari rekan serumpun, satu negara dan setanah air," kata Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Kepulauan Meranti Peduli Rempang dan Galang, Hendrizal di Gedung Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR Kepulauan Meranti, Senin, 11 September 2023.

7. PBNU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan bahwa meskipun ada kesadaran bahwa investasi diperlukan oleh negara, investasi harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat di daerah tempat investasi dilakukan.

"Seperti kasus Rempang ini, ada investasi yang ditempatkan di sana dan timbul masalah dengan masyarakat di lingkungan setempat," kata Yahya dalam konferensi pers mengenai isu-isu mutakhir yang diadakan di kantor PBNU di Jakarta, Jumat, 15 September 2023. Dia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi korban.

8. PP Muhammadiyah

PP Muhammadiyah menuding pemerintahan Presiden Jokowi gagal melaksanakan mandat konstitusi dengan menggusur masyarakat yang telah berada di sana jauh sebelum Indonesia merdeka.

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) & Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah dalam keterangan tertulisnya menyebutkan bahwa masyarakat telah menempati pulau itu sejak 1834, jauh sebelum Indonesia merdeka pada 1945. Karena itu, mereka mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, yang menyatakan bahwa wilayah tersebut belum pernah digarap.

Menurut PP Muhammadiyah, penggusuran paksa itu merupakan tindakan keberpihakan negara terhadap investor yang ingin menguasai Pulau Rempang untuk keuntungan bisnis mereka. sc:tempo/*