Menurut Indra, kuota seleksi PPPK 2022 yang disiapkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebanyak 970.410 tidak sesuai kebutuhan Pemda. "Buat apa gembar-gembor kuota hampir sejuta kalau Pemda tidak mengusulkan formasi. Itu sama saja pencitraan," kata Indra Charismiadji kepada JPNN.com, Sabtu (11/6).

     Di mengungkapkan, para kepala daerah mengeluh anggaran gaji PPPK yang dibilang pemerintah pusat sudah ada alokasinya, faktanya tidak sesuai.

     Dari gaji pokok guru PPPK yang diberikan pusat tidak utuh Rp 2,965 juta. Akibatnya, Pemda harus menanggung sebagian besarnya. Indra melihat, Kemendikbudristek terlalu sering menjanjikan hal muluk kepada guru honorer sehingga terbuai.

    Realisasinya nanti akan banyak guru lulus PG PPPK tidak diangkat tahun ini. "Mengapa tidak transparan saja, kasih tahu kepada guru kondisi sebenarnya, biar tidak berharap banyak," ujarnya.

   Dia menyebutkan, 193.954 guru lulus PG akan terselamatkan bila pusat menanggung gaji dan tunjangan PPPK.

    Sebab, Pemda menunggu kebijakan pusat terkait anggaran gaji PPPK. Jika pusat membebani Pemda, lanjutnya, otomatis mereka akan mencari aman. Caranya dengan tidak ikut melakukan rekrutmen PPPK 2022 dengan alasan tidak punya duit untuk membayar gaji.

     Indra menyesalkan mengapa pemerintah tidak berkaca dari pengadaan PPPK 2021. Sampai saat lebih dari 50 persen calon PPPK guru belum diangkat secara resmi, kendati nomor induk sudah diterbitkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

     "Sepertinya akan banyak guru lulus PG yang akan menangis. Dan, perekrutan PPPK 2022 ini akan menabung masalah baru," ujarnya.

    Masalah lainnya, ada banyak guru honorer negeri maupun swasta dipecat karena sudah lulus PPPK. Indra mengaku bisa memahami keputusan tersebut, karena mereka butuh guru baru yang menggantikan guru PPPK.

    "PPPK ini menimbulkan masalah baru karena perekrutannya tidak menggunakan perencanaan matang," pungkas Indra Charismiadji.***