NASIONAL, POLITIK, - PDI-P menunjukkan perbedaan sikap politiknya pada calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan koalisi pengusungnya, Koalisi Perubahan. 

Pada pertengahan Oktober 2022, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyindir langkah Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden (bacapres). Saat itu, ia menyatakan ada partai politik (parpol) berwarna biru yang lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.   

Nasdem merupakan parpol pengusung Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 serta masih berada di Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. "Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," ucap Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, 9 Oktober 2022.

Namun, sikap Hasto berubah setelah sejumlah elite PDI-P menganggap sikap Jokowi tak sejalan lagi dengan parpolnya itu. Jokowi dianggap memilih jalan sendiri setelah merestui putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Situasi diperparah dengan dugaan adanya intervensi kekuasaan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi batas usia capres-cawapres sehingga menjadi jalan untuk Gibran melenggang ke Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Belakangan, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan ada serangkaian pelanggaran etik para hakim konstitusi. Sanksi terberat berupa pemberhentian sebagai Ketua MK dijatuhkan pada Anwar Usman, adik ipar Jokowi atau paman Gibran.

Bahkan, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyatakan Jokowi tak memberikan dukungan pada Ganjar. "Saya itu, bukan periode kedua (Jokowi) tidak terlalu merasa (ada perbedaan) juga. Merasa (ada perbedaan) itu yang terakhir (Jokowi) tidak mendukung Ganjar itu yang saya tidak habis pikir," kata Komarudin dalam tayangan Gaspol! Kompas.com, dikutip Kamis (9/11/2023). 

Mengaku dapat tekanan 

Sementara itu, Hasto kini mengeklaim telah membuka komunikasi dengan tim Anies dan cawapresnya, Muhaimin Iskandar. Alasannya, ia merasa Tim Kampanye Nasional (TKN) Ganjar-Mahfud MD telah mendapatkan tekanan dari kekuasaan. Nasib serupa pun dianggapnya terjadi pada kubu Anies-Muhaimin.

"Oh, ya cukup banyak (tekanan yang muncul). Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama," sebut Hasto di Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023). sc:https://kmp.im/plus6