NASIONAL, JAKARTA, - Presiden Prabowo mengungkapkan kinerja baik dalam kabinet-nya, menurut presiden yang baru dilantik itu, kabinet-nye bekerja tidak pandang hari libur. apakah benar-benar demikian rakyat bisa melihat sendiri apa yang disampaikan presiden ini benar apa tidak.

Di depan para pemangku kepentingan bidang keuangan, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa bangganya atas kinerja para menteri dalam satu setengah bulan. Melantik pada Senin, 21 Oktober 2024 lalu, Prabowo menyebut Kabinet Merah Putih seperti skuad sepak bola yang solid. Bahkan, mereka bekerja tanpa kenal hari libur. 

"Saya merasakan (kabinet) ini kayak tim sepak bola. Semua bekerja sampai dikatakan bahwa dalam kabinet kita sekarang tidak ada hari (tanggal) merah, kita bekerja setiap saat yang dibutuhkan," kata Prabowo pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 di Jakarta, Jumat 29 November 2024.

Prestasi gemilang para menteri kembali diungkapkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 2 Desember 2024. Prabowo menyebut, performa moncer para menteri Kabinet Merah Putih dihasilkan berkat adanya reatret yang digelar di Magelang, Jawa Tengah.

"Kalau tiga hari saja begitu hasilnya mungkin kita tambah lima hari lebih baik lagi. Bagaimana konsensus? Keputusan?" papar Prabowo.

Dalam pemaparannya, Prabowo menyebut sejumlah kebijakan yang ditelurkan pemerintahannya dalam kurun satu setengah bulan usai pelantikan. Keputusan tersebut dinilainya demi kepentingan kesejahteraan rakyat. Yaitu menghapus utang UMKM, petani, hingga nelayan. Kemudian menaikkan gaji guru ASN dan Non ASN. Selanjutnya menaikkan upah buruh sebesar 6,5 persen, dan menurunkan harga tiket pesawat pada akhir tahun.     

Menurut Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, sejumlah rencana kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah disampaikan sejauh ini belum dapat dikategorikan sebagai pencapaian maksimal. Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut masih dalam tahap wacana dan membutuhkan implementasi nyata agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Menurut saya sih belum, Mas. Belum bisa dikatakan pencapaian maksimal, kecuali ini baru sebatas rencana. Misalnya seperti rencana UMP naik 6,5% tahun depan atau gaji guru dinaikkan menjadi Rp2 juta. Itu kan baru rencana," ujar Trubus kepada Liputan6.com, Rabu (3/12/2024).

Ia juga menyoroti kebijakan penghapusan utang UMKM yang telah dikeluarkan dalam bentuk keputusan presiden, namun implementasinya di lapangan masih dirumuskan oleh kementerian terkait. Trubus mengingatkan bahwa tidak semua utang UMKM bisa dilunasi, terutama yang berasal dari usaha yang sudah tidak aktif atau memiliki prospek yang kurang baik.

"Ini lebih kepada pemerintah menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan dengan meminta dukungan publik. Semua tergantung pada kepercayaan masyarakat atau public trust. Tanpa itu, kebijakan tidak akan berjalan," jelasnya.

Trubus menekankan bahwa isu ekonomi harus menjadi prioritas pemerintahan saat ini. Ia menyarankan agar pemerintah mengambil langkah konkret untuk meningkatkan daya beli masyarakat, salah satunya dengan menurunkan PPN dari 12% menjadi 5%, sesuai batas minimal dalam undang-undang.

"Daya beli masyarakat itu yang utama. Bisa melalui bantuan sosial, BLT, atau insentif lainnya. Kebijakan ini harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan program, seperti pembangunan IKN dan proyek strategis nasional (PSN), yang harus diteruskan selama tidak melanggar aturan. Namun, Trubus menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus memiliki manfaat jangka panjang.

"Kalau kebijakan publik itu kan ada dua indikator: kemanfaatan bagi masyarakat dan keberlanjutan. Ini belum ada. Kebijakan yang hanya berlaku sesaat, seperti setahun atau dua kali, tidak cukup," tegasnya.

Lebih jauh, Trubus menilai bahwa komposisi kabinet saat ini yang didominasi oleh politisi dapat menjadi hambatan untuk menciptakan kebijakan yang inovatif. Ia berharap para menteri mampu menunjukkan kinerja nyata dalam 100 hari pertama.

"Kalau hanya rutinitas tanpa inovasi, ya percuma. Kebanyakan menteri dari parpol, profesionalnya sedikit. Harus ada gebrakan nyata," katanya.

Trubus menutup dengan menekankan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran harus mampu memberikan kesejahteraan masyarakat secara konkret, termasuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan ketahanan pangan. Ia berharap kebijakan yang dijalankan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

"Pemerintahan ini jadi harapan masyarakat, tapi semua tergantung pada kebijakan yang memberikan kesejahteraan nyata. Jangan hanya janji, harus ada realisasinya," pungkas Trubus.

Kinerja Presiden Jauh Lebih Baik dari Pada Menterinya

Pengamat politik Igor Dirgantara memberikan pandangan terkait kinerja Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam wawancara pada Selasa (3/12/2024), ia menyebutkan bahwa meski langkah strategis telah diambil, dampak positifnya belum sepenuhnya terlihat.

"Sebenarnya belum bisa kita melihat dampak positif dari keterpilihan Prabowo. Tapi yang luar biasa, dalam waktu sebulan sejak dilantik, beliau telah mengambil langkah krusial untuk meminimalisir korupsi dalam sistem pemerintahan," ujar Igor kepada Tim News Liputan6.com.

Salah satu kebijakan yang patut diapresiasi adalah pembentukan tiga kementerian baru di bawah koordinasi langsung Presiden, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendanaan dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu, Igor juga menyoroti pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus (BPP IKA), yang bertujuan memantau proyek pembangunan strategis, termasuk program makan siang bergizi gratis bagi anak sekolah.

"Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus itu penting untuk memastikan pelaksanaan program seperti makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Ini kebijakan yang bagus, tetapi rentan terhadap korupsi," tegasnya.

Presiden Prabowo juga berhasil membawa Indonesia menjadi salah satu dari 13 negara mitra resmi BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah langkah yang dianggap strategis untuk memperkuat ekonomi dan investasi.

"Yang harus diketahui publik, perjalanan Pak Prabowo ke luar negeri baru-baru ini menjadikan Indonesia diakui sebagai mitra resmi BRICS. Ini menguntungkan perekonomian, apalagi dengan target pertumbuhan ekonomi 8%," kata Igor.

Namun, Igor menilai bahwa kinerja para menteri Kabinet Merah Putih belum maksimal, meski Presiden telah membuat langkah-langkah signifikan. Bahkan dengan tambahan jumlah kementerian menjadi lebih dari 40, justru kecepatan kerja para menteri dinilai lamban.

"Ada beberapa menteri yang lamban, meskipun ini baru satu bulan. Ironis, karena kementerian ditambah, tapi gebrakan justru lebih terasa dari Presiden. Intinya, kinerja Presiden jauh lebih baik daripada menterinya," ujar Igor.

Meski begitu, ia mengapresiasi kinerja menteri senior seperti Erick Thohir dan Airlangga Hartarto yang dinilai melanjutkan program baik dari periode sebelumnya. Di sisi lain, menteri-menteri baru masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi.

Igor juga memberikan apresiasi atas program makan siang bergizi gratis yang diluncurkan untuk anak-anak sekolah. Ia menilai kebijakan ini sebagai terobosan besar yang belum pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya.

"Program makan siang bergizi gratis ini patut diapresiasi. Tidak ada presiden sebelumnya yang memiliki ide untuk memberikan makan siang gratis bagi anak-anak sekolah. Tapi, program ini juga menjadi tantangan besar yang bisa mengangkat atau menjatuhkan popularitas Pak Prabowo, tergantung bagaimana pelaksanaannya," jelas Igor.

Menurutnya, program makan bergizi gratis sangat penting untuk mengatasi masalah stunting yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Ia menyebut program ini sebagai janji yang harus ditunaikan demi kesejahteraan masyarakat.

"Program ini sangat menguntungkan masyarakat yang membutuhkan. Saya meyakini ini adalah janji yang harus ditunaikan," katanya.

Igor menilai kebijakan Presiden Prabowo, seperti penghapusan utang UMKM, penurunan harga tiket, dan kenaikan gaji guru, mencerminkan dedikasinya kepada rakyat.

"Pak Prabowo adalah sosok yang punya dedikasi kuat untuk bangsa. Kebijakannya menunjukkan komitmen untuk memakmurkan kesejahteraan rakyat, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945," pungkas Igor.

Meski menghadapi banyak tantangan, Igor optimis bahwa kebijakan strategis yang telah dirumuskan dapat membawa perubahan positif bagi Indonesia, asalkan didukung oleh kerja nyata para menterinya.

Belum Terlihat Maksimal

Pengamat politik Usep S. Achyar menilai kinerja Kabinet Prabowo dalam satu setengah bulan pertama masih jauh dari optimal. Menurutnya, waktu tersebut terlalu singkat untuk menilai keberhasilan secara menyeluruh, terutama mengingat banyak kementerian baru yang masih dalam tahap konsolidasi dan pembenahan.

"Satu setengah bulan saya kira terlalu singkat untuk evaluasi. Banyak kementerian baru yang masih berbenah, bahkan mungkin ada yang belum memiliki kantor tetap. Konsolidasi internal masih jadi fokus utama," ujar Achyar kepada media, Senin (3/12/2024).

Achyar juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai populis, seperti penghapusan utang UMKM, kenaikan UMR 6,5 persen, dan program food estate. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan populis ini memunculkan sejumlah pertanyaan dan polemik, baik dari segi pelaksanaan maupun dampaknya terhadap masyarakat.

"Soal food estate, misalnya, walaupun disebut untuk kedaulatan pangan, tetapi pendekatannya lebih bercorak industri. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah benar untuk masyarakat atau hanya menguntungkan pengusaha besar? Apalagi food estate ini dilakukan di Papua dan Timur Indonesia, yang biayanya besar untuk distribusi ke wilayah dengan kebutuhan pangan tinggi seperti Jawa dan Sumatra," tambahnya.

Terkait kenaikan UMR, Achyar menyebut kebijakan tersebut belum dieksekusi di banyak daerah dan dinilai dapat memberatkan pengusaha kecil-menengah. "Efeknya bagi keberlangsungan usaha kecil-menengah harus diperhitungkan. Jangan sampai malah terjadi PHK besar-besaran," ujarnya.

Ia juga mengkritisi kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen dan program makan siang bergizi yang dinilai masih dalam tahap wacana. Menurutnya, kebijakan seperti ini belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Kebijakan populis seperti ini bisa menjaga kepercayaan publik, tapi kalau tidak dieksekusi dengan baik, justru menimbulkan polemik baru. Misalnya, penghapusan utang UMKM itu harus dipastikan tidak membuat pelaku UMKM di-blacklist oleh bank, sehingga mereka tetap bisa mengakses permodalan," jelas Achyar.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa janji-janji politik Prabowo, seperti penyediaan lapangan kerja, rumah murah, hingga layanan kesehatan gratis, harus segera diwujudkan agar ekspektasi masyarakat tetap terjaga.

"Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, janji-janji politik harus mulai terlihat hasilnya. Kalau tidak, ini bisa merusak harapan publik terhadap kabinet," pungkasnya.

Achyar menyarankan agar kabinet memberikan perhatian lebih pada kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. "Tiga bulan atau enam bulan ke depan mungkin akan lebih terlihat hasilnya. Namun saat ini, belum ada yang benar-benar maksimal," tutupnya.