SINGAPURA - Kearney baru-baru ini meluncurkan hasil studi baru yang mengungkapkan, bahwa terlepas dari komitmen kuat untuk mencapai nol bersih pada tahun 2030, kurang dari sepertiga bisnis di seluruh kawasan ini memiliki rencana dekarbonisasi yang sangat selaras dengan Perjanjian Paris, yang mengindikasikan kecepatan kemajuan yang lebih lambat menuju target nol bersih global.

Studi yang berjudul "Regenerate: studi Asia Pasifik tentang keberlanjutan dan seterusnya" ini mensurvei hampir 1.000 pemimpin bisnis di berbagai sektor industri di sembilan negara Asia Pasifik (APAC): Australia, Tiongkok, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Penelitian ini bertujuan untuk menangkap pandangan para eksekutif bisnis regional mengenai inisiatif keberlanjutan dalam organisasi mereka, yang mencakup penetapan target, jalur dekarbonisasi, dan rintangan yang menghambat kemajuan.

Hal ini terjadi pada saat menutup kesenjangan antara ambisi dan tindakan menjadi sangat penting, karena bisnis sangat perlu menyelaraskan tujuan keberlanjutan mereka dengan langkah-langkah nyata untuk mengurangi dampak lingkungan. Hal ini terutama terjadi di Asia Pasifik, di mana perubahan iklim menjadi ancaman eksistensial di tengah tingginya paparan peristiwa cuaca ekstrem, seperti banjir, gelombang panas, dan kekeringan, yang berpotensi mengganggu kemajuan ekonomi selama beberapa dekade.

Meskipun perusahaan-perusahaan di Asia Pasifik optimis dalam mencapai target dekarbonisasi mereka, kurang dari sepertiganya yang sejalan dengan Perjanjian Paris

Bisnis di seluruh Asia Pasifik secara aktif menetapkan tanggal target untuk mencapai nol karbon. Sebanyak 85% perusahaan menganggap target dekarbonisasi yang ditetapkan oleh organisasi mereka dapat dicapai dengan lebih dari sepertiga (37%) mengindikasikan bahwa target tersebut sangat dapat dicapai.

Namun, tujuan dekarbonisasi sering kali tidak selaras dengan Perjanjian Paris, yang menandakan adanya ketidaksesuaian antara kecepatan aspirasi perusahaan dan tujuan global yang bertujuan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C. Mayoritas perusahaan (66%) percaya bahwa teknologi yang lebih baik akan mempercepat inisiatif dekarbonisasi mereka, dengan angka tertinggi di Thailand (76%) dan Malaysia (73%). Selain itu, lebih dari separuh (54%) menganggap dukungan pemerintah sangat penting untuk mempercepat upaya dekarbonisasi dengan Filipina menduduki peringkat tertinggi (63%).

Pengejaran tujuan keberlanjutan yang lebih luas juga mengalami rintangan seperti kerumitan dalam mengatasi tantangan teknis (65%1), kemampuan yang terbatas termasuk kualitas dan kuantitas sumber daya (63%1), dan bisnis yang sering bergulat dengan tantangan kolaborasi lintas tim (55%1).

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, ada kebutuhan yang jelas untuk meningkatkan pemahaman para anggota Dewan; hanya 37% responden yang sangat setuju bahwa tren keberlanjutan dipahami dengan baik oleh para anggota Dewan dan tim eksekutif mereka.

"Transisi energi bukan hanya sebuah tantangan, tetapi juga merupakan salah satu peluang investasi terbesar dalam beberapa dekade mendatang. Sangatlah positif melihat bisnis di seluruh Asia Pasifik secara aktif menetapkan target untuk mencapai net zero. Namun, target-target ini perlu diselaraskan dengan standar global, meskipun pendekatannya sangat lokal. Jika waktunya tepat, mereka tidak hanya dapat memanfaatkan manfaat penuh dari teknologi energi bersih dan praktik hemat energi, tetapi juga menambah keuntungan dan valuasi mereka secara signifikan," tutur Arun Unni, Partner dan APAC Sustainability Co-lead, Kearney.

Greenwashing dikhawatirkan akan memicu investasi keberlanjutan, tetapi keberlanjutan masih dilihat sebagai biaya bisnis daripada peluang

Kekhawatiran tentang greenwashing mendorong perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak dalam hal keberlanjutan. 86% mengatakan bahwa kekhawatiran tentang greenwashing telah memotivasi organisasi mereka untuk meningkatkan investasi dalam sumber daya dan kemampuan keberlanjutan. Namun, penelitian kami juga menemukan bahwa 78% mengatakan bahwa hal tersebut membuat organisasi mereka lebih ragu untuk mendiskusikan rencana keberlanjutan secara terbuka.

Selain itu, hampir tiga perempat (72%) perusahaan terus memandang upaya keberlanjutan sebagai biaya bisnis daripada sebagai peluang penciptaan nilai. Sentimen ini sangat kuat di India (78%), Australia dan Indonesia (77%). Sementara sektor transportasi lebih terbuka untuk merangkul keberlanjutan, industri seperti layanan bisnis dan keuangan lebih sering menganggapnya sebagai beban.

Meskipun sebagian besar pemimpin bisnis yang disurvei mengatakan bahwa mereka memiliki strategi atau kerangka kerja yang jelas di semua bidang keberlanjutan, sebagian besar belum menetapkan target untuk semua bidang yang berdampak signifikan. Sebagai contoh, meskipun 91% mengatakan bahwa mereka memiliki kerangka kerja atau rencana untuk kelestarian lingkungan, lebih dari separuh (52%) mengatakan bahwa mereka tidak memiliki target untuk bidang-bidang yang berdampak signifikan.

"Persepsi keberlanjutan sebagai biaya dan bukan sebagai peluang, sayangnya, merupakan fokus bisnis jangka pendek yang menghambat integrasi penuh keberlanjutan ke dalam operasi. Menutup kesenjangan ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat, inovasi, dan budaya tangguh yang menuntut lebih dari sekadar keberlanjutan; hal ini membutuhkan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan regeneratif," tutur Kate Hart, Partner dan APAC Sustainability Co-lead, Kearney, dalam rilisnya, Rabu (27/3/2024).

Praktik regeneratif dapat menjembatani kesenjangan antara ambisi dan tindakan di Asia

Asia masih sangat rentan terhadap dampak iklim dan seiring dengan pertumbuhan yang terus meningkat, terdapat kebutuhan mendesak bagi kawasan ini untuk bertransisi menuju pembangunan yang tidak hanya netral karbon, tetapi juga tahan terhadap perubahan iklim. Bisnis regeneratif berada di garis depan dalam mengadopsi pendekatan transformatif ini. Lebih dari 40% perusahaan yang disurvei merasa bahwa mereka telah menerapkan praktik-praktik keberlanjutan regeneratif, yang dipimpin oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia (57%), India (54%), dan Thailand (54%).

Dengan mengintegrasikan sistem bisnis mereka dengan sistem lingkungan dan sosial yang lebih luas, perusahaan-perusahaan ini bergeser dari memandang keberlanjutan semata-mata sebagai risiko atau biaya, dan sebaliknya, secara aktif bertujuan untuk berkontribusi secara positif kepada dunia. Pergeseran strategis ini memprioritaskan penciptaan nilai jangka panjang, memajukan pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan di seluruh wilayah.

Namun, meskipun 51% perusahaan di seluruh wilayah mengakui potensi keberlanjutan regeneratif untuk meningkatkan laba dan pertumbuhan jangka panjang, hanya 35% perusahaan yang bercita-cita untuk mencapai keberlanjutan regeneratif dalam 1-3 tahun ke depan.

"Selain keuntungan finansial, perusahaan yang memprioritaskan keberlanjutan sering kali memiliki posisi yang lebih baik dalam mengelola risiko, meningkatkan ketahanan jangka panjang, dan membina hubungan yang positif dengan para pemangku kepentingan. Upaya kolaboratif dan pembelajaran bersama di seluruh bisnis di kawasan ini dapat membantu menjembatani kesenjangan pengetahuan yang kita lihat dan mempercepat transisi keseluruhan menuju keberlanjutan regeneratif," tutup Kate Hart. **