Dalam percakapan tersebut, disebutkan biaya nikah Rp700.000, biaya wali Rp500.000, serta biaya lainnya yang belum dirinci. Totalnya diperkirakan mencapai Rp1,5 juta, belum termasuk biaya saksi.

Pengaduan ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum penarikan biaya tersebut. Sebab, pernikahan di kantor KUA pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp0, sedangkan pernikahan di luar kantor atau di luar jam kerja pada umumnya dikenakan tarif PNBP Rp600.000 sesuai ketentuan.

KEPALA KUA TAMBANG DIMINTA KLARIFIKASI

Kepala KUA Kecamatan Tambang dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar diharapkan memberikan penjelasan mengenai dasar penarikan biaya nikah Rp700.000, biaya wali Rp500.000, serta komponen tambahan hingga mencapai Rp1,5 juta.

Masyarakat juga perlu mendapatkan kejelasan mengenai pihak penerima uang dan ketersediaan bukti pembayaran resmi. ( Realis )

TRANSPARANSI PELAYANAN HARUS DIUTAMAKAN

Pelayanan pernikahan harus dilaksanakan secara transparan dan sesuai ketentuan. Jika ditemukan pungutan tanpa dasar hukum, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kepala KUA Kecamatan Tambang maupun pihak terkait. Dugaan pungutan ini belum dapat dinyatakan terbukti dan masih memerlukan verifikasi bukti serta keterangan semua pihak.

Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan tangkapan layar percakapan WhatsApp. Waktu dan tempat pelaksanaan pernikahan, bukti pembayaran, serta dasar penarikan biaya masih perlu diverifikasi.sampai berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari Kepala Kua Tamabang yang diduga menerima uang didalam ruangannya.