DUMAI-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diduga masih sebagai ajang untuk melakukan praktik kecurangan, terutama bagi siswa didik yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi. Aktivis pendidikan Riau Erwin Sitompul minta pemerintah mengawasi proses keseluruhan PPDB online ini.

 Erwin menyebut bahwa proses regulasi PPDB sudah membuat orang tua siswa pusing, karena terdapat banyak masalah di lapangan, misalnya di Dumai ada satu kecamatan tidak memiliki fasilitas pendidikan layak. Sehingga orang tua murid harus berjuang mencari sekolah diluar jalur zonasi.

     "Kita ingatkan sekolah jangan memanfaatkan situasi rumit ini untuk meraup keuntungan. Orangtua siswa sudah susah jangan ditambah beban lagi. Kami harap PPDB dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga anak mendapat hak dalam meraih pendidikan layak," kata Erwin kepada wartawan, Sabtu (9/7/2022).

      Dia juga mengkritisi petunjuk teknis PPDB Tahun 2022 yang dinilai berbeda dengan Tahun 2021 dan mendesak DPRD Riau turun tangan untuk memanggil segala pihak terkait.

    "Kita desak DPRD Riau membentuk pansus guna mencari penjelasan terkait PPDB online SMA/SMK se Riau, dan Juknis 2022. Serta adanya indikasi tidak fear pada penutupan PPDB di jam 00.00 wib ternyata ditutup pada pukul 16.00 di Tanggal 6 Juni," sebutnya.

     Kembali Erwin mengingatkan bahwa PPDB jangan ada kecurangan agar hak peserta didik baru untuk mendapatkan pendidikan yang bisa layak terpenuhi. (yon)