NASIONAL, - Menteri Badan Usaha Milik Begara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal isu penarikan dana Muhammadiyah dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS). Ia mengaku, belum ada laporan atau pembahasan dari kedua belah pihak, dalam hal ini dari Muhammadiyah maupun BRIS.

"Saya juga belum dapat laporan. Saya nggak mau berpolemik dengan isu-isu. Dari pihak Muhammadiyah dan BSI belum bicara ke saya," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Komisi VI Jakarta, Jumat (7/6).

Namun, Erick optimis akan ada solusi dari setiap persoalan. Sehingga, untuk saat ini Ia enggan untuk berkomentar agar mencegah dari pandangan negatif.

"Insya Allah semua ada solusi selama kita juga mencari jalan sama-sama. Tak ada opini yang terkompilasi menjadi salah satu yang negatif. Itu saya rasa bisa dibicarakan. Sama seperti Bank Muamalat dan BTN kita mau menjadi kesimbangan karena dominasi BSI sangat bagus sekali," pungkasnya.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan untuk mengalihkan dananya dan juga menginstruksikan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) untuk ikut memindahkan dananya dari BSI.

Dana tersebut kemudian dialihkan ke sejumlah bank syariah lain, termasuk Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat dan bank syariah lain yang selama ini melakukan kerja sama dengan mereka.

"Terkait pengalihan dana oleh PP Muhammadiyah, BSI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dan siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam upaya mengembangkan berbagai sektor ekonomi umat. Terlebih bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi bangsa," ungkap Wisnu.

Wisnu menegaskan, BSI senantiasa berkomitmen memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip adil, seimbang, dan bermanfaat (maslahat) sesuai syariat Islam. Dia mengatakan bahwa perseroan akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Per Maret 2024, BSI telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp 59,2 triliun dimana pembiayaan ini didominasi oleh sektor UMKM sebesar Rp 46,6 triliun.

Adapun terkait kerja sama dengan berbagai stakeholder, sebelumnya BSI menggandeng PP Muhammadiyah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) dalam penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi KPR Sejahtera FLPP kepada pegawai di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah.

Selain itu, kerja sama dengan PP Muhammadiyah dalam memacu inklusifitas dan penetrasi keuangan syariah di Indonesia. Kerja sama ini untuk membantu pelaku UMKM yang ada di bawah naungan PP Muhammadiyah agar bisa naik kelas (upscale) dan menumbuhkan minat masyarakat yang ingin menjadi wirausaha. cnbc/**