Di banyak kampus negeri hari ini, pengumuman kelulusan tidak lagi selalu disambut suka cita. Ada fase lain yang justru lebih menegangkan setelah seseorang dinyatakan diterima di perguruan tinggi negeri: melihat nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT). Tidak sedikit keluarga kelas menengah bawah kini menghadapi paradoks baru pendidikan tinggi Indonesia. Mereka berhasil menembus seleksi akademik yang ketat, tetapi kemudian tersandung pada realitas biaya kuliah yang terus meninggi.

Fenomena mahalnya UKT bukan sekadar persoalan administratif kampus. Ia mencerminkan perubahan cara pandang negara terhadap pendidikan tinggi. Kampus perlahan didorong menjadi institusi semi-korporasi yang dituntut mandiri secara finansial. Dalam logika ini, mahasiswa tidak lagi diposisikan terutama sebagai warga negara yang memiliki hak atas pendidikan, melainkan sebagai konsumen layanan akademik.

Perubahan tersebut semakin terasa sejak banyak perguruan tinggi negeri berstatus PTN-BH. Negara memberikan otonomi luas dalam pengelolaan keuangan, kerja sama industri, hingga pencarian sumber pendapatan mandiri. Kebijakan ini memang dipromosikan sebagai langkah menuju tata kelola modern dan universitas berdaya saing global. Namun, dalam praktiknya, otonomi finansial sering kali berjalan beriringan dengan berkurangnya tanggung jawab negara dalam pembiayaan pendidikan tinggi.

Akibatnya mudah ditebak. Ketika dukungan negara terbatas sementara kebutuhan operasional kampus meningkat, UKT menjadi instrumen tercepat untuk menutup kekurangan anggaran. Mahasiswa akhirnya menanggung beban dari ambisi internasionalisasi universitas sekaligus keterbatasan fiskal negara.

Padahal, pendidikan tidak pernah benar-benar netral. Ia dapat menjadi sarana mobilitas sosial, tetapi juga bisa berubah menjadi mekanisme reproduksi ketimpangan. Dalam konteks Indonesia hari ini, mahalnya biaya pendidikan tinggi memperlihatkan bahwa akses akademik perlahan semakin ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga.

Di titik inilah komersialisasi pendidikan bekerja secara halus. Negara tidak perlu secara terang-terangan menjual universitas kepada pasar. Cukup dengan mengurangi dukungan pembiayaan, mendorong kampus mencari sumber dana mandiri, dan membebankan target daya saing global. Sisanya akan diselesaikan oleh mekanisme pasar itu sendiri.

Ironisnya, konstitusi telah dengan jelas menempatkan pendidikan sebagai hak warga negara. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara wajib mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun dalam praktik kebijakan, pendidikan tinggi justru sering diposisikan bukan sebagai kebutuhan publik primer, melainkan sektor yang sebagian besar pembiayaannya dibebankan kepada individu.

Pernyataan bahwa kuliah bukan pendidikan wajib secara tidak langsung memperlihatkan paradigma tersebut. Pendidikan tinggi dipandang sebagai pilihan personal, bukan kebutuhan strategis negara. Akibatnya, kenaikan biaya kuliah dianggap wajar selama masyarakat masih mampu membayar.