NASIONAL, Otomotif - Kabar mendadak, rencana untuk memperketat penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Oktober 2024, bakal ditunda. 

Kebijakan ini sebelumnya direncanakan untuk membatasi penjualan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar melalui penggunaan teknologi QR Code atau barcode Pertamina.

Namun, implementasinya akan dibatalkan, dan pemerintah memutuskan untuk menyerahkan pelaksanaan kebijakan ini kepada pemerintahan baru.

Yakni, di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Penundaan ini dikarenakan kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. 

Hal ini diungkap oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menggodok aturan ini dengan hati-hati. 

"Feeling saya sih belum akan diterapkan (1 Oktober 202)," ungkap Bahlil di Kementerian ESDM, yang dilansir dari Kontan.co.id (20/9/2024).

Bahlil mengatakan, Pemerintah ingin memastikan bahwa ketika kebijakan tersebut diberlakukan, penerapannya bisa mencerminkan keadilan.

Serta menyasar pihak-pihak yang benar-benar berhak menerima subsidi BBM. Yaitu terkait penyaluran subsidi yang tepat sasaran, untuk diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. 

Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan kajian agar mekanisme pembatasan penjualan BBM bersubsidi bisa efektif.

Tanpa merugikan masyarakat yang berhak dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan. "Nah, karena itu sekarang kita lagi godok," imbuh Bahlil.

Nah meskipun rencana pembatasan ditunda, harga BBM tetap mengikuti harga yang berlaku sesuai dengan kondisi aktual di pasar minyak mentah dunia. 

Masih menurut Bahlil, Pemerintah terus memantau kondisi pasar, serta dinamika harga minyak dunia dalam menetapkan kebijakan terkait harga dan distribusi BBM.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menyatakan kuota BBM bersubsidi akan dijaga agar distribusinya tetap lancar dan tepat sasaran.

Pada tahun sebelumnya, Pertamina berhasil mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi dengan tetap berada di bawah batas kuota yang ditetapkan pemerintah. 

Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui proses digitalisasi, termasuk penerapan kewajiban penggunaan QR code dalam pembelian solar.

"Tahun ini kita juga dorong QR code untuk Pertalite. Kita harapkan bisa lebih optimal lagi penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran sehingga kita bisa jaga kuota," jelas Fadjar, dilansir dari Kontan.co.id (20/9/2024). 

Meski begitu, Fadjar tak merinci angka pasti terkait kuota penyaluran BBM bersubsidi, maupun memberikan kepastian apakah stok akan mencukupi setelah adanya penundaan pengetatan subsidi BBM. **