- Home
- antaranusa
- Badan Permusyawaratan Desa Berperan Aktif Awasi Penyaluran BLT
Badan Permusyawaratan Desa Berperan Aktif Awasi Penyaluran BLT
Minggu, 05 Juli 2020 06:07 WIB
Meranti, - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran aktif dalam mengawasi serta menyalurkan bantuan sosial (bansos) maupun bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD), untuk masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMD) Kepulauan Meranti sebagaimana diutarakan Kepala Bidang Pemerintah Desa (Kabid Pemdes), Darwis, baru-baru ini, terkait efektifitas penyaluran bantuan.
Dia mengatakan, sesuai dari surat edaran Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), bahwa setiap penyaluran bantuan, terlebih BLT harus diawasi oleh inspektorat, pemerintah kecamatan serta BPD.
"Jadi, sesuai instruksi dari pemerintah pusat melalui Kementerian PDTT, penyaluran BLT yang berasal dari dana desa harus diawasi secara seksama instansi terkait, terutama BPD selaku pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakannya, BPD sebelum ini juga sudah melakukan rapat koordinasi bersama inspektorat terkait hal tersebut.
"Kita berharap BPD secara aktif melakukan pengawasan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Sehingga, bantuan itu berjalan efektif, serta ditujukan betul-betul kepada yang berhak menerimanya," harap Darwis.
Disamping itu, diminta kepada Pemdes kiranya secara detail melakukan pendataan bagi yang layak menerima. Jika ditemukan masih ada warga miskin yang tidak menerima bantuan dalam menghadapi dampak wabah Covid-19, kiranya dilaporkan ke tim gugus tugas desa atau pemerintah kecamatan.
"Dalam ini butuh kerjasama semua pihak terkait, tidak terkecuali peran aparat TNI dan polisi yang juga ikut menyalurkan bantuan yang ada kepada masyarakat," tuturnya.
Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, menegaskan agar kepala desa melakukan validasi data penerima bantuan secara akurat. Sehingga, tidak ada masyarakat miskin di daerah ini yang tidak menerima bantuan ditengah pandemi Covid-19.
"Harus didata secara tepat penerima yang berhak mendapat bantuan. Jangan sampai ada yang tertinggal, apalagi yang tidak dapat bantuan sama sekali," tegas Irwan. (uzi)
Berita Terkait
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments