Minggu, 07 Jun 2020
  • Home
  • antaranusa
  • Bahaya, Ancaman Besar Ledakan Virus Corona dari Tradisi Mudik Lebaran

Bahaya, Ancaman Besar Ledakan Virus Corona dari Tradisi Mudik Lebaran

Minggu, 29 Maret 2020 07:14 WIB

NASIONAL, - Sepekan ini pejabat teras pemerintah pusat berpikir keras untuk menentukan perlukah melarang mudik saat Lebaran pada Mei nanti. Ganasnya penyebaran virus corona menjadi arus utama pembahasan, terutama dalam beberapa rapat di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

Saat memimpin rapat Senin kemarin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyuarakan kebijakan "Tidak Mudik, Tidak Piknik Lebaran 2020". Rencana ini sebagai ikhtiar dalam memutus mata rantai penularan pandemi Covid-19.

"Semua demi keselamatan dan keamanan bagi para pemudik, juga untuk seluruh masyarakat," kata Luhut. Tapi itu belum kata final. "Segala kebijakan ini menunggu keputusan dari Ratas Kabinet yang akan dipimpin Bapak Presiden."

Namun hingga kemarin belum terdengar keputusan akhir dari istana.

Padahal beberapa kementerian merekomendasikan larangan hajatan balik kampung. Kementerian Perhubungan, misalnya, mengusulkan secara formal larangan mudik. "Sebenarnya memang akan melarang, tapi butuh persetujuan dari rapat terbatas," kata Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Adita Irawati dalam video conference di Jakarta, Jumat kemarin (27/3).

Menurut Adita, rekomendasi tersebut didasarkan pada data penyebaran virus corona di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Saat ini sudah ada warga Jabodetabek yang curi start menyusul wacana larangan mudik. Padahal Ibu Kota Jakarta merupakan episentrum virus corona di Tanah Air.

Akibatnya, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di sejumlah daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah meningkatkan. Sebagai contoh, kata Adita, terjadi di Kabupaten Sumedang. Kementeriannya pun merekomendasikan larangan mudik karena potensi penyebaran virus corona sangat luas. "Dan menambah zona merah di zona tujuan mudik. Kami dengan tegas merekomendasikan untuk melarang," ujarnya.

Jumlah ODP di Sumedang memang makin tinggi pekan ini. Hingga Kamis kemarin, seperti terlihat dalam grafik Databoks di bawah ini, jumlah orang yang berpotensi terpapar Covid-19 di kabupaten ini yang paling banyak di luar Depok, Bekasi, dan Bandung.

Di Jawa Timur sebarannya juga makin masif, mulai dari yang berstatus ODP, pasien dalam pengawasan (PDP), dan yang positif terjangkit Covid-19. PDP merupakan pasien yang mempunyai riwayat bertemu dengan orang yang positif virus corona dan menunjukkan gejala sakit serius. Perhatikan grafik di bawah:

Hingga saat ini, kata Staf Khusus Menko Maritim dan Investasi Bidang Kelembagaan dan Media Jodi Mahardi, dalam beberapa kali rapat sudah ada tiga skenario mudik Lebaran 2020. Pertama, mudik seperti biasa; kedua, meniadakan program mudik gratis; terakhir melarang mudik. Ketiga skenario itu yang akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

Walau demikian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sedang mempertimbangkan opsi tak mengizinkan pulang kampung. "Hal yang paling utama adalah menjaga keselamatan masyarakat. Dengan pertimbangan ini, kami mempertimbangkan serius opsi pelarangan mudik," kata Jodi, Selasa kemarin.

Potensi Besar Penyebaran Virus Corona
Sepekan setelah Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama positif virus corona pada 2 Maret lalu, jumlah orang yang terinfeksi terus membesar. Dalam pekan ini pertambahannya selalu puluhan, malah tiga hari terakhir di atas seratus.

Bahkan, Jumat kemarin 153 orang dilaporkan positif terinfeksi virus yang pertama kali merebak pada Desember 2019 di Kota Wuhan, Hubei, Cina itu. Dengan tambahan tersebut, total orang yang terkena Covid-19 di dalam negeri 1.046 kasus. Dari jumlah itu, 46 orang dinyatakan sembuh. Namun, yang memprihatinkan, 87 orang meninggal. Sisanya masih dirawat di rumah sakit. Simak grafik di bawah ini:

Kini, pemerintah tak menjelaskan dari klaster mana saja orang-orang yang terinfeksi itu seperti pada pekan-pekan pertama kasus ini muncul di Tanah Air. Namun kemarin Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil meminta Kepala Polda Jabar Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi untuk menyelidiki empat klaster penyebaran virus corona di wilayahnya.

Keempat klaster yang diduga jadi sumber merebaknya penyakit ini yaitu seminar Anti Riba di Bogor, seminar Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) di Hotel Aston, Bogor; Seminar GBI di Lembang, Bandung; dan Musyawarah Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Barat di Kabupaten Karawang.

Dari empat kegiatan tersebut virus ini menyebar ke penjuru Tanah Air. Dua orang positif di Solo: pasien 50 dan 49. Berbeda sepekan, keduanya meninggal. Yang lain ada di Samarindan dan Balikpapan, Kalimantan Timur; Batam, dan Lampung.

Dari keempat acara dengan peserta ratusan itu saja virus corona bisa menjalar luas. Ancaman begitu dahsyat tentu akan datang ketika terjadi gelombang massa pada Lebaran nanti, terutama pergerakan dari Jakarta. Dari total 1.046 kasus, separuh lebih yakni 524 berada di Ibu Kota.

Bila mengacu pada tahun lalu, hingga sehari menjelang Idul Fitri, 7,2 juta orang mudik. Angka ini memang sedikit menurun dibandingkan 2018 yang mencapai 8,02 juta orang. Para pemudik ini melakukan perjalanan dari Jakarta ke daerah asalnya di Jawa atau Sumatera. Lihat data berikut ini:

Jumlah tersebut belum menghitung migrasi dari daerah-daerah penyangga Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Melihat pergerakan tersebut, para pejabat di Jawa Tengah perlu lebih waspada.

Survei Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan menunjukkan, provinsi yang dipimpin Ganjar Pranowo ini menjadi daerah tujuan terbanyak pemudik dari Jabodetabek, yakni 5,61 juta orang (37,68%). Kota yang menjadi tujuan utama yaitu Surakarta, (642,7 ribu), Semarang (563,8 ribu), dan Tegal (354,1 ribu).

Sementara mereka yang ke Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi tujuan berikutnya dengan jumlah pemudik dari Jabodetabek ke daerah tersebut masing-masing 3,71 juta (24,89%) dan 1,66 juta (11,14%).

Mungkin karena itu Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono pada Rabu kemarin memberlakukan semacam karantina wilayah atau lockdown. Dedy beralasan Kota Tegal sudah masuk zona merah persebaran virus Covid-19. Beton movable concrete barrier (MBC) dipasang di semua akses menuju Kota mulai 30 Maret sampai 30 Juli 2020. Kecuali jalan provinsi dan nasional.

Dedy juga akan membubarkan orang-orang yang berkerumun di ruang publik. Bagi mereka yang berkumpul di malam hari maka lampu penerangan akan dipadamkan. Hingga Kamis kemarin, Dinas Kesehatan Kota Tegal mencatat 41 ODP, 13 PDP, satu orang positif corona, dan satu orang meninggal. "Lebih baik saya dibenci warga daripada maut menjemput mereka," ujarnya.

Jika mengacu pada tahun kemarin, terminal merupakan salah satu tempat yang mesti diawasi dengan ketat. Sebab, sebagian pemudik banyak yang menggunakan moda transportasti ini. Menurut Survei Potensi Pemudik Angkutan Lebaran Tahun 2019, sebanyak 4,46 juta orang pemudik dari Jabodetabek akan menggunakan bus. Adapun pengguna mobil pribadi sekitar 4,3 juta orang.

Walau demikian, mereka yang menggunakan kereta juga tidak kalah sedikit. Moda transportasi ini diperkirakan mengangkut 2,49 juta pemudik. Adapun pesawat digunakan oleh 1,41 juta orang. Dan yang pulang kampung naik sepeda motor mencapai 942.621 orang.

Neraca Minus Kemaslahatan Mudik di Tengah Virus Corona yang Mengganas
Mudik memang bukan ajaran Islam. Namun di beberapa negara yang mayoritasnya kaum muslim, pulang kampung pada saat perayaaan sudah menjadi tradisi, seperti di Indonesia dan Malaysia. Mengunjungi keluarga, kerabat, dan handai taulan untuk salaing meminta maaf selepas sebulan menjalani puasa menjadi agenda utamanya.

Namun dalam situasi saat ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta masyarakat tidak mudik agar upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 di seluruh daerah Indonesia dapat optimal. "Ada bahaya yang mungkin terjadi, baik di perjalanan maupun di kerumunan. Ada risiko penularan Covid-19 ketika berada di kampung halaman," kata Ma'ruf Amin.

Ma'ruf, yang masih menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, berujar bahwa silaturahmi bisa dilakukan tanpa harus bertemu secara fisik dan berkumpul dengan banyak orang. Perkembangan teknologi dan media sosial bisa dimanfaatkan untuk mempererat tali persaudaraan.

Baginya, silaturahmi dapat secara online, termasuk berkomunikasi untuk menyampaikan Lebaran. "Karena menurut agama juga begitu. Kalau ada maslahat yang bisa kita dapat tetapi ada bahaya, prinsip yang harus dipakai adalah menolak bahaya itu lebih didahulukan," ujarnya.

Seharusnya Presiden Jokowi serta sejumlah menteri menggelar sidang kabinet terbatas lewat telekonferensi, Kamis siang kemarin, untuk membahas kebijakan mudik. Namun rapat tersebut ditunda lantaran mantan Walikota Solo itu menghadiri pemakaman ibunya, Sudjiatmi Notomiharjo.

Pemerintah masih menimbang apakah kebijakan untuk tidak mudik bersifat larangan atau sekadar imbauan. "Akan kami tentukan dalam sidang ratas kabinet yang akan datang," kata Ma'ruf.

Dalam rangka menekan pergerakan mudik, Kementerian Agama juga akan meminta ormas Islam turut menyampaikan anjuran tersebut. "Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Mudik membuka peluang penyebaran virus corona ke seluruh Indonesia," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo dalam rapat dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman. (*).
T#gs
Berita Terkait
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments