NASIONAL, - Bank Dunia menilai perbankan nasional tak mampu memberi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jumlah pinjaman yang bisa digelontorkan jauh di bawah nilai kebutuhan investasi.

Berdasarkan hasil laporan Bank Dunia bertajuk Infrastructure Sector Assesment Program yang diunggah pada Juni 2018, perbankan nasional hanya mampu memberi pendanaan sebesar US$10 miliar-US$20 miliar atau setara Rp145 triliun-Rp290 triliun (kurs Rp14.500 per dolar Amerika Serikat). Padahal, pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi minimal US$49 miliar atau setara Rp710,5 triliun. 

"Apalagi praktik pinjaman domestik tidak kondusif untuk pembiayaan infrastruktur, karena kebanyakan tenornya jangka pendek (tiga sampai lima tahun)," tulis tim Bank Dunia dalam laporan tersebut, dikutip Jumat (4/1).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak menerima sumber pendanaan untuk memenuhi proyek pembangunan infrastruktur. Selama ini persoalan pembiayaan hanya bisa ditangani jika skema pendanaan dipimpin oleh bank asing.

"Bank lokal belum memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan, pengalaman, atau kemampuan untuk meminjamkan secara terbatas," sambung laporan itu.

Namun, tiga dari empat bank BUMN justru mengucurkan pinjaman ke perusahaan pelat merah lain. Realita ini akan membuat BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur sulit mengajukan pinjaman karena jumlah utangnya hampir mencapai batas maksimal keuangan perusahaan. 

Sebagai informasi, cara mengukur kondisi kesehatan keuangan dari sisi utang biasanya melihait dari rasio yang membandingkan jumlah utang terhadap ekuitas (Debt to Equity Ratio/DER). Semakin tinggi DER nya, maka kondisi keuangan semakin buruk.

Dari sisi pembiayaan yang bisa diberikan dari portofolio investasi dana pensiun, dan jaminan sosial, dan perusahaan asuransi juga terbilang kecil. Data Bank Dunia menyebut total dana investor di tiga lembaga itu hanya US$119 miliar atau Rp1.725 triliun. Namun, dana yang bisa dialokasikan untuk investasi infrastruktur hanya US$10 miliar atau Rp145 triliun untuk jangka waktu menengah.

"Tapi jumlah itu tidak terealisasi karena alokasi investasi dari lembaga ini fokus pada pengembalian jangka pendek," jelas tim Bank Dunia.

Sehingga, Bank Dunia menyarankan pemerintah untuk lebih banyak menargetkan investasi dari asing dan pasar modal. Walaupun sejauh ini Bank Dunia melihat investasi asing masih terbatas akibat kurangnya kebijakan pemerintah dalam mengurangi risiko investasi asing, seperti lindung nilai mata uang dan suku bunga.

Salah satu BUMN, PT Jasa Marga (Persero) Tbk sudah mencoba untuk meraup pendanaan dari investor asing dengan menerbitkan obligasi global berdenominasi rupiah atau disebut komodo bond senilai Rp4 triliun. Kemudian, pada Januari 2018 kemarin PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ikut merilis obligasi global berdenominasi rupiah sebesar Rp5,4 triliun.

Ke depan, Bank Dunia berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan langkah reformasi di sektor keuangan demi menarik investor asing untuk memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur. 

"Reformasi harus dimulai dengan meningkatkan kumpulan tabungan jangka panjang melalui kelembagaan investor," kata Bank Dunia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga pengawas sistem keuangan di Indonesia perlu bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Selain itu, OJK juga harus menggandeng Bank Indonesia (BI) dalam mengeksplorasi kebijakan lindung nilai bagi investor asing, seperti pasar swap.

Kemudian, Bank Dunia menilai OJK harus mengubah aturan yang memfasilitasi produk investasi, seperti sekuritisasi dan obligasi proyek. Hal ini juga termasuk mengatasi masalah pajaknya, dan menghilangkan batasan investor institusi dalam menanamkan modal investasi.

Kementerian Keuangan, ungkap tim dari Bank Dunia, menilai harus memanfaatkan momentum ketertarikan asing pada komodo bond dengan memperpanjang tenor lebih dari tiga tahun. Seperti diketahui, komodo bond Jasa Marga dan Wijaya Karya ditawarkan dengan tenor selama tiga tahun. 

CNNIndonesia.com sudah mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Bank Dunia. Namun, pihak dari Bank Dunia belum juga merespons hingga berita ini diturunkan. (cnn/ind)