Dalam rapat koordinasi pembahasan tentang  pengembangan komoditas kelapa bersama Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, dibahas soal koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK), dengan tujuan mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia baik Nasional maupun Internasional, melalui peningkatan produktifitas dan kualitas, apalagi salah satu buah hasil perkebunan tropis itu telah diakui dan diexspor ke manca negara seperti Amerika Serikat, RRC serta negara tetangga Malaysia, Singapura.

KOPEK sendiri merupakan Koalisi yang berangotakan Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa diantaranya, Bupati Kepulauan Meranti,  Bupati Sigibiromaru, Bupati Inhil, Bupati Kulonprogo, Bupati lingga, Bupati Buol, Bupati  Tanjung Jabung Timur, Bupati Gorontalo, Bupati Agam, dan Bupati  Lampung Selatan serta lainnya.

Bupati Kepulauan Meranti, Drs. H. Irwan M.Si yang didampingi Ka.Bappeda H. Makmun Murod, Kadis Perkebunan dan Hortikultura Prasetyo serta Kabag  Humas dan Protokol Kep.Meranti Helfandi SE M.Si. Turut menyampaikan masukannya terkait permasalahan kelapa khususnya di Kepulauan Meranti, menurutnya jika bicara kelapa bukan hanya soal Replanting atau Bibit saja, lebih dari itu pemerintah juga harus berfikir bagaimana cara meningkatkan pendapatan petani kelapa. Seperti diketahui Kabupaten Meranti termasuk salah satu daerah penghasil kelapa dengan luas perkebunan mencapai 31.653 Ha.

"Harapan kita potensi perkebunan yang kesemuanya milik maayarakat itu, dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonominya," ungkap Bupati Irwan.

Irwan juga menjelaskan, bahwa pengelolaan perkebunan kelapa yang ada di Meranti sudah dilakukan pola tupang sari, dimana pada lahan itu masyarakat turut mengembangkan perkebunan Kopi Liberika yang menjadi andalan dan peternakan Sapi.

Diakui Bupati, berdasarkan hasil diskusi dengan petani baru baru ini, mereka mengeluhkan tidak stabilnya harga komodity kelapa yang sebelumnya mencapai 1500-1600 perbutir,  kini hanya berkisar 700 rupiah perbutir yang didalamnya termasuk upah angkut.

"Jadi untuk perbutir kelapa petani hanya mendapat bersih 500 rupiah," aku Bupati.

Disitulah menurut Bupati perlu kehadiran pemerintah untuk mencari solusi yang  tepat dalam rangka mengangkat taraf ekonomi masyarakat, seperti membuat regulasi yang berpihak kepada rakyat khususnya petani kelapa, apakah melalui Kementrian Perdagangan atau Kementrian terkait lainnya.

Sementara itu Ketua KOPEK Bupati Gorontalo Nelson Pomalinggo, dalam pertemuan itu mengungkapkan, sejak terbentuk wadah ini, pihaknya selalu melakukan konsolidasi dan kegiatan dalam rangka mengembalikan kejayaan kelapa.

Di Indonesia daerah penghasil kelapa terdiri  dari 248 Kabupaten dengan luas perkebunan mencapai 3.6 juta Ha dan ini merupakan yang terluas didunia.

Selanjutnya Bupati Gorontalo ini mnyampaikan Kelapa adalah komoditi tertua  diIndonesia yang 98 persenya meeupakan milik petani, namun kurang mendapat perhatian  pemerintah, hal itu berbanding terbalik dengan kelapa sawit yang 98 %  adalah milik swasta .

Untuk itu KOPEK memiliki cita cita yang akan dilaksanakan dalam program strategisnya yakni

Melakukan replanting 5 juta ha 5  - 10 tahun kedepan, pengembangan irigasi agar air asin tidak masuk, dikeluarkannya regulasi yang mengatur hatga kelapa dari Kementrian terkait, regulasi perkebunan kelapa diwilayah HTI, serta pajak ekspor butiran kelapa untuk daerah.

Ketua KOPEK juga mengungkapkan kelemahan sistem di Indonesia saat ini yang belum mengatur otoritas pengembangan kelapa seperti yang telah diterapkan di India.

"Besar harapan kami sebagai daerah penghasil kelapa mohon bantuan Bapak Menko Perekonomian, untuk memfasilitasi pertemuan dengan Kementrian terkait seperti Kementrian Perindag, Agraria, Pertanian untuk membicarakan perihal izin," usulnya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution, setelah mendengarkan semua permasalah kelapa yang diutarakan oleh para Kepala Daerah mengungkapkan. Perkebunan Kelapa yang 98 % nya merupakan milik petani akan mengalami kesulitan dalam pengembangannya terutama dalam hal penyedian bibit berkualitas.

Selain itu para petani kelapa juga kesulitan  menyediakan infrastrukturtur pendukung sehingga penunggang gelap yang menguasai, begitu juga dengan tidak adanya industri hilir yang menyebabkan tidak adanya Added Value dari kelapa. Masalah masalah itu diakui Menko Perekonomian telah menjadi catatan untuk dibahas pada pertemuan selanjutnya dengan melibatkan Kementrian Teknis untuk menuntaskannya.

"Pembangunan Kelapa mestinya juga didorong menurut cluster agar terkelola dari hulu hingga ke hilir, pertemuan ini sangat strategis kedepan kita akan menggelarnya bersama KOPEK dua minggu sekali," tutup Menko Perekonomian. (adv/and)