JAKARTA RiauOne.com,- Masalah kependudukan yang terjadi di desa saat ini masih relatif tinggi, kemiskinan dan pendidikan di desa merupakan pokok masalah yang menghantarkan situasi genting di desa, seperti stunting, dan pengangguran, kesenjangan pendapatan kota dan desa.

Untuk mengevaluasi masalah-masalah di desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, mengadakan Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemanfaatan Dana Desa 2019 pada Rabu (14/11) di Hotel Sultan Jakarta.

Rakor tersebut dibuka oleh Wapres Jusuf Kalla. Hadir pada acara tersebut Menteri PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Mendagri Tjahyo Kumolo, gubernur dan bupati se Indonesia, termasuk Bupati Kuansing Drs.H. Mursini,M.Si. Turut mendampingi Bupati Mursini dalam Rakor ini Plt Kadis Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs.Napisman dan Kabag Humas dan Protokoler Ridwan Amir,S.Sos 

Bupati Mursini selepas mengikuti rakor  menyampaikan, Wapres Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah telah melaksanakan pembangunan sampai dengan empat jenjang. Yaitu pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa. Khusus pembangunan di desa pusat telah menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Pelaksanaan pembangunan di desa itu tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat 

dan menciptakan keseimbangan antara penghasilan masyarakat perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, kata Mursini, Wapres mengingatkan agar seluruh jenjang pemerintahan untuk selalu saling menguatkan sinkronisasi agar terjadi keseimbangan pembangunan dan penghasilan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.

Sedangkan Menteri Desa Eko Putro Sandjojo sebut Mursini menyampaikan bahwa berkat dana desa banyak pencapaian pembangunan insfratruktur yang bisa diciptakan seperti posyandu, puskesmas, MCK, UKM, maupun infrastruktur lainnya.

Bupati Mursini menyebutkan, Mendes mengatakan bahwa pembangunan insfrastruktur desa di desa saat ini berkembang dengan pesat, bahkan world bank mengakui pembangunan desa di Indonesia lebih pesat dibanding desa lain di dunia, ini semua karena dana desa yang disalurkan dan inovasi masyarakat desa dalam mengembangkan ekonomi di desa.

Karena itu lanjut Mursini Kemendes mencanangkan program bursa inovasi desa yang bekerja sama dengan world bank untuk merangsang masyarakat dalam membuat desanya tidak tertinggal lagi dan tidak hanya tergantung dari dana desa dari pusat.

Lebih jauh dikatakan Mursini, menurut Kemendes tiap tahun dana desa yang akan dibagikan sebesar Rp1 miliar per desa yang akan dibagi tiga tahap, yaitu tahap pertama 20%, tahap kedua 40%, tahap ketiga 40%. Dalam pencairan dana tahap tersebut juga harus dipenuhinya syarat pengumpulan laporan pertanggungjawaban dana desa yang kemudian akan dilakukan verifikasi untuk pencairan dana desa tahap selanjutnya.

Namun, lain halnya apabila terjadinya force majeur seperti bencana alam dimana dana desa akan cair tanpa mengikuti regulasi tersebut.(*/red)