NASIONAL, - Ditahannya Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan hak Provinsi Riau, dan jumlahnya mencapai triliunan rupiah oleh pemerintah pusat, dinilai sebagian pihak sebagai tindakan zalim pemerintahan Jokowi kepada masyarakat Riau. Seperti yang dikatakan ketua OKP Lingkar Anak Negeri Riau (LAN-R), Alwira Fanzary, Kamis (18/10/2018).

"Ini tindakan zalim yang nyata. Dan harus dipahami, DBH itu bukan pemberian dari pemeritahan pusat, tetapi hasil dari apa yang dikeruk dari bumi Riau ini, lalu dibawa ke Jakarta," kata Alwira.

Jika saat ini jumlah DBH Riau sudah mencapai Rp2,6 Triliun, tetap tidak ingin disalurkan pemerintah Jokowi kepada pemerintah daerah, maka kata Alwira, sudah seharusnya sikaf otoriter rezim ini dilawan.

"Pembangunan terhambat, infrastukur jalan di Riau ini memprihatinkan, tunjangan pegawai tak bisa dibayarkan, rasionalisasi anggaran juga dimana-mana. Perangkat desa, seperti di Rohil hampir setahun tak di gaji. Bahkan infrastruktur yang seharusnya dibiayai pusat, seperti fly over di Pekanbaru dan kantor Mapolda serta Kejati pakai uang APBD juga, ini apa-apaan," tuturnya.

Tambah Alwira, tidak seperti ini cara bernegara. Dan jika rezim ini tetap mempertahankan sikaf otoriternya, sangat mungkin memantik perlawanan daerah kepada pemerintah pusat.

"Bisa kita baca fenomena politik Riau sepekan terakhir ini. Kepala daerah se Riau deklarasi dukung Jokowi untuk kembali memimpin, tapi jelas kepala daerah ini tidak bisa memberikan alasan yang kuat apa alasannya. Padahal kepala daerah ini sadar betul hak-hak Riau tidak diberikan. Lalu berselang beberapa hari, kepala daerah yang mendeklarasikan ini menjumpai beberapa petinggi negara di Jakarta. Satu dari sekian harapannya bermohon agar DBH disalurkan. Cara seperti ini sangat menyakitkan bagi seluruh masyarakat Riau. Apa harus mengemis-ngemis untuk mendapatkan hak kita?. Jakarta harus ingat, di Sumatera ini selain Aceh, Riau juga pernah menyuarakan merdeka dengan segala pergerakannnya. Jangan pancing rakyak Riau untuk itu lagi," pungkasnya. (*).