TANJUNGPINANG, - Terkait dengan dinonjobkan dua Kadis di Provinsi Kepri akibat penyalahgunaan wewenang serta indikasi korupsi dalam sektor perizinan di Provinsi Kepri.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak SH mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk proaktif dalam mengusut dugaan korupsi dalam sektor perizinan tambang di Provinsi Kepri.

"Karena Penyalahgunaan Kewenangan perizinan tersebut dapat merugikan negara miliaran rupiah dan ini yang perlu dihitung akibat perizinan aktivitas tambang tersebut," tegas Jumaga di Batam, Kamis (14/3)

Menurut Jumaga, untuk mencegah dan memberantas korupsi di sektor perizinan sumber daya Mineral dan pertambangan tersebut, KPK selayaknya harus fokus menyasar koorporasi dan pejabat publik sebagai pembuat keputusan.

"Mulai dengan proses administrasi jika dalam proses nanti ditemukan aliran dana untuk memuluskan perijinan, Ia meminta agar diungkap siapa saja penerima dana tersebut," tegas Jumaga

Sebelumnya, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Amjon dan Azman Taufik sebagai Kepala Dinas dikarenakan mengeluarkan tiga ijin usaha pertambangan bauksit di wilayah Kabupaten Bintan.

Sementara Azman Taufik  terseret karena saat itu ia menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri.(*).