"Saya mendapat banyak penyampaian, apakah betul Muhammadiyah berpiutang pada pemerintah, khususnya BPJS. Setelah saya tanya beberapa Ketua PWM, angkanya bukan yang beredar di DPR hanya Rp350 miliar. Secara keseluruhan Rp1,2 triliun. Itu hak Muhammadiyah," katanya saat memberi sambutan dalam Milad ke-61 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Launching Count Down Menuju Muktamar, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (28/12), seperdi dikutip melalui oleh TvMu Channel di Youtube, Ahad (29/12).

Namun demikian, ia mengatakan bahwa pihak Muhammadiyah tidak pernah ngotot menagih utang tersebut kepada pemerintah maupun BPJS Kesehatan. Meskipun, di sisi lain Muhammadiyah tetap membutuhkan uang tersebut.

"Saya amati sebagai ketua ranting Muhammadiyah, pimpinan Pusat Muhammadiyah, pimpinan Wilayah Muhammadiyah dimana banyak rumah sakit tidak terlalu menggebu-gebu menagih kepada pemerintah. Walaupun saya tahu Muhammadiyah perlu uang itu," kata dia.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Muhammadiyah memiliki prinsip memberi dan melayani, bukan meminta. 

"Itulah Muhammadiyah, Muhammadiyah memberi dan melayani, bukan meminta," tukasnya.

Diketahui, terkait pernyataan Din, hingga saat ini pihak BPJS Kesehatan belum memberikan keterangannya. (WEO/net/*).