DUNIA, - Persoalan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah China terhadap etnis minoritas, seperti Uighur, dan pemeluk agama mencuat sepanjang 2018. Negeri Tirai Bambu disorot karena dianggap menghalangi kebebasan beragama dengan dalih penyeragaman budaya dan menekan radikalisme.

Khusus soal etnis Uighur di Xinjiang semakin gencar diberitakan, sebab ada dugaan pemerintah China sengaja ingin membungkam mereka. Sekitar satu juta etnis Uighur dikabarkan dijebloskan ke kamp khusus. Sebagian 'alumnus' mengaku mereka diperlakukan secara buruk, bahkan ada juga yang disiksa, di dalam kamp itu.

Pemerintah China dikenal berlaku diskriminatif terhadap wilayah Xinjiang dan etnis Uighur yang memeluk Islam. Mereka kerap memberlakukan aturan tak masuk akal, seperti melarang puasa saat Ramadhan, dilarang menggelar pengajian, hingga salat berjamaah. Bahkan aparat China secara ketat menempatkan pos-pos pemeriksaan di seluruh wilayah hingga perbatasan Xinjiang.

Alasan pemerintah China melakukan hal itu adalah untuk mencegah penyebaran ideologi radikal di kalangan etnis Uighur. Namun, dari sisi etnis Uighur, mereka menyatakan justru perlakuan pemerintah China yang memicu radikalisme dan ekstremisme.

Saat pemimpin Partai Komunis China, Mao Tse Tung meluncurkan program Revolusi Budaya pada 1966 hingga 1976, sejumlah masyarakat yang memegang teguh prinsip religius ikut terdampak. Padahal, mulanya gagasan itu bertujuan memerangi kaum bangsawan di masa kekaisaran yang dianggap menyusup ke pemerintahan, dan hendak mengembalikan posisi mereka.

Karena program itu pula China mengirim Tentara Merah untuk menyerbu dan mencaplok Tibet. Hal itu menyebabkan pemimpin Tibet, Dalai Lama, mengungsi dan hingga saat ini berada di pengasingan di India.

Sejumlah orang Uighur yang pernah merasakan dijebloskan ke kamp konsentrasi itu mengaku dipaksa mempelajari propaganda Partai Komunis China setiap hari. Bahkan beberapa mengaku disiksa.

Menurut pernyataan 270 orang akademisi, konon etnis Uighur yang tidak mengikuti seluruh 'pendidikan politik' ala pemerintah China bakal dipukuli, dimasukkan ke sel, atau dihukum dengan cara menekan kejiwaan atau melanggar norma agama.

Memang ada sejumlah warga Uighur yang terlibat perkara terorisme. Namun, hal itu dianggap tidak bisa dijadikan pembenaran untuk bersikap diskriminatif.

Uighur dan perlawanan adalah sejarah panjang. Mereka sudah merasakan dipimpin oleh berbagai kekuatan, mulai dinasti Yuan dari Mongolia, Qing, hingga Partai Komunis China.

Etnis Uighur sempat bisa bernapas sedikit lega ketika masa kepemimpinan Deng Xiaoping pada akhir Perang Dingin. Pemerintah memberi mereka keleluasaan untuk beribadah dan mengaktualisasikan diri serta merawat budaya. Lagi pula ketika itu Uni Soviet sudah berantakan dan China tidak khawatir penduduk setempat akan kembali bergolak.

Meski demikian tak bisa dipungkiri benih-benih radikalisme juga tumbuh di sebagian penduduk Uighur. Mereka yang bergabung di dalam Partai Turkestan Timur disebut terlibat dalam jejaring terorisme, termasuk Al Qaidah. Bahkan dilaporkan ada sejumlah etnis Uighur yang ikut dalam perang sipil di Suriah.

Di Indonesia, sejumlah etnis Uighur ditangkap karena terlibat dalam kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur. Mereka sempat dipimpin mendiang Santoso, sebelum tewas dalam operasi Tinombala gabungan Polri dan TNI di Poso, Sulawesi Tengah.

Perserikatan Bangsa-bangsa sudah mendesak untuk bisa melihat ke kamp konsentrasi Uighur. Namun, hal itu belum menjamin apakah tekanan terhadap etnis Uighur bakal berkurang atau hilang sama sekali pada 2019. (CNN/Ind).