Lembaga antirasuah fokus menangani kasus dugaan suap yang menjerat Bowo, yang juga calon anggota legislatif DPR daerah pemilihan Jawa Tengah II.

"Korupsinya dulu saja yang prioritas, yang di luar kewenangan KPK nanti KPK koordinasikan (dengan Bawaslu)," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang lewat pesan singkat, Kamis (4/4).

Awalnya saat mengumumkan status tersangka Bowo, KPK menyebut terdapat cap jempol dalam amplop. Lembaga yang kini dipimpin Agus Rahardjo Cs itu hanya menyatakan amplop sebanyak 400 ribu lembar itu untuk kepentingan Bowo 'nyaleg'.

KPK mengklaim amplop yang total seluruhnya berisi uang sekitar Rp8 miliar itu tak digunakan Bowo untuk kepentingan pemilihan presiden (Pilpres) 2019, khususnya pasangan nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Bowo adalah kader Golkar, partai pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf. 'Jempol' sendiri adalah simbol yang digunakan pasangan Jokowi-Ma'ruf untuk mengidentifikasi nomor urut 01 dalam pesta demokrasi lima tahunan kali ini.

Saut melanjutkan jika Bawaslu menganggap amplop tersebut berkaitan dengan kepentingan menjaring suara Pilpres, pihaknya akan menindaklanjuti. Namun, Saut tak menyebut lebih rinci tindakan yang akan dilakukan KPK terkait kepentingan pil.

"Ya begitu nanti kalau Bawaslu menganggap relevan di-follow up," kata Saut.

Bowo bersama Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti dan karyawan PT Inersia, Indung ditetapkan sebagai tersangka suap kerja sama distribusi pupuk PT PILOG dengan PT HTK.

Bowo diduga meminta fee kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah US$2 per metric ton. Diduga telah terjadi enam kali penerimaan di sejumlah tempat sebesar Rp221 juta dan US$85.130.

Uang sekitar Rp8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu itu telah dimasukkan dalam amplop-amplop. Uang tersebut diduga bakal digunakan Bowo untuk 'serangan fajar' Pemilu 2019. (*).

sumber: CNNIndonesia.