"Ini juga penting agar beliau bisa fokus pada upaya-upaya kerja pemenangan ke depan," ujar Karding saat dihubungi wartawan, Sabtu (22/9).

Apalagi, Karding mengatakan mundurnya Kiai Ma'ruf juga sudah sesuai dengan aturan internal yang ada PBNU. Dalam aturan tersebut, pengurus harian PBNU harus mengundurkan diri jika menjadi pejabat maupun mencalonkan pejabat.

"Dalam hal ini misal gubernur, presiden maupun wakil presiden maka harus mengundurkan diri dari pengurus harian," kata juru bicara TKN tersebut.

Kendati demikian, sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak khawatir jika mundurnya Kiai Ma'ruf akan mempengaruhi dukungan warga Nahdliyin kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf. Ia masih meyakini suara mayoritas Nahdliyin akan ke pasangan nomor urut 01 tersebut.

"Walaupun dia tidak di rais aam maka pengaruh dan dukungan dan warga NU baik struktural maupum kultural insyallah tetap dukung Pak Kiai," ujarnya.

Kiai Ma’ruf Amin secara resmi meletakkan jabatannya sebagai rais aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Hal itu diumumkannya pada kesempatan rapat pleno PBNU di kantor pusat PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9).

Meski mundur dari rais aam, nama KH Ma’ruf Amin tetap tercantum di jajaran Dewan Penasihat (Mustasyar) PBNU. “Selepas beliau (Kiai Ma’ruf) lepas rais aam, (maka menjadi) mustahsyar PBNU. Jadi beliau masih jadi pimpinan kami,” ucap Ketua PBNU Robikin Emhas yang mendampingi Kiai Ma’ruf, Sabtu (22/9). (rep/*).