PEKANBARU - Menjelang hari pemberian gelar adat 'Datu Seri Setia Amanah' kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (15/12), penolakan-penolakan dari berbagai pihak kian bergejolak.

Tokoh masyarakat Melayu Riau, Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid, mengancam mengembalikan gelar adat yang diterimanya dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) jika institusi tersebut bersikukuh memberi gelar adat kepada Jokowi.

Kini muncul penolakan dari kalangan pelajar dan mahasiswa Riau. Ketua Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Riau (Hipemari) Jakarta, Riski Beradat, tidak menyetujui pemberian gelar tersebut. Riski menilai pemberian gelar adat itu terkesan politis terkait dengan tahun politik 2019.

"Untuk urusan gelar Jokowi harus bisa bersabar dulu, minimal menunggu Pilpres selesai karena waktunya kurang tepat dengan kondisi Riau saat ini dan lagi masa politik juga," kata Riski, Kamis (13/12). 

Menurut Riski, daripada memberi gelar kepada Jokowi, LAMR akan lebih baik mendorong Jokowi berfokus pada hal pembangunan dan infrastruktur di Riau. Penolakan itu, kata Riski, akan disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Istana Negara pada Jumat (14/12).

"Ekonomi dan infrastruktur di Riau masih banyak yang belum kondusif, banyak seperti yang dirasakan langsung oleh masyarakat Riau saat ini yang menjadi PR bagi Jokowi," katanya. 

Selain penolakan pemberian gelar adat, pihaknya juga akan mendesak pemerintah pusat menstabilkan harga hasil kebun Riau yang anjlok seperti karet, sawit, dan kelapa. Hipemari juga akan mendesak pemerintah pusat untuk memberantas mafia CPO dan mensejahterakan masyarakat di lumbung migas. Dilansir Kumparan. (*).