Di tengah demonstrasi, seorang orator dalam unjuk rasa yang disebut "Aksi Bela Tauhid" meneriakkan tagar 2019 ganti presiden. Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah banyak melakukan kebohongan dan mengkriminalkan ulama dan dinilai anti-islam.

"Pemimpin yang bohong mau kita beri kesempatan dua periode atau tidak?" "Pemimpin yang zolim, halal atau haram?"

Teriakan itu dijawab 'tidak' oleh massa.

Dalam demonstrasi itu, sebagian pengunjuk rasa membawa berbagai bendera bertuliskan kalimat tauhid di atas kain putih maupun hitam, sambil sesekali mengumandangkan kalimat Tauhid, kata Quinawati Pasaribu untuk BBC Indonesia.

Sebelumnya, polisi mengatakan sudah menangkap orang yang disebut sebagai pembawa bendera HTI dalam acara Hari Santri akhir pekan lalu di Limbangan Garut, yang berbuntut insiden pembakaran bendera.

Sementara Menkopolhukam Wiranto sudah mengatakan bahwa lewat Polri dan Kejaksaan akan segera menangani kasus pembakaran bendera itu.

Dalam audiensi yang dilakukan perwakilan massa dengan Sekretaris Menkopolhukam Agus Surya Bakti, mereka meminta adanya pertemuan antara Ketua Umum PBNU Ketua Said Aqil Siroj, Ketua umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas dengan GNPF Ulama.

Wakil Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Ja'far Shodiq, mengatakan forum itu ingin memperjelas peristiwa pembakaran bendera di acara peringatan Hari Santri Nasional pada tanggal 24 Oktober di Limbangan, Garut, Jawa Barat.

"Kita tunggu kapan akan dipertemukan, karena ini merupakan fitnah bagi umat Islam dan kita semua. Betul?!" ujar Ja'far Shodiq dari atas mobil bak terbuka.

Perkataan Ja'far itu disambut pekik takbir dari massa yang berunjuk rasa. Dia lalu mendesak agar Ketua Umum Banser, Yaqut Cholil Qoumas ditindak Kepolisian serta meminta maaf karena dianggap telah menghina Islam.

"Kalau Banser kerjaannya jaga gereja, persekusi ulama, dukung LGBT, itu namanya Banser tapi banci serem," ucap seorang orator.

Sementara itu berbicara di atas mobil bak terbuka, Sekretaris Menkopolhukam, Agus Surya Bakti, berjanji akan menyampaikan tuntutan perwakilan massa demonstran kepada Wiranto yang kini berada di Palu untuk mengurus bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

"Kami di sini dengan para ulama dan kami telah berbicara untuk menyampaikan (aspirasi) hari ini dan akan kami sampaikan ke bapak Menkopolhukam," kata Agus Surya bakti.

Namun, sepanjang ia berucap disoraki para pengunjuk rasa. Mereka bahkan berteriak agar Agus segera turun dari mobil.

Pihak GP Ansor sendiri mengatakan tindakan anggota mereka membakar bendera melanggar prosedur operasional organisasi itu.

Berbagai tokoh Islam sudah menyerukan agar kasus pembakaran itu diserahkan kepada polisi.

Adapun mengenai tuntutan pembubaran Banser, Ketua Umum Banser Yaqut Cholil Qoumas menyerahkan prosesnya kepada pihak berwenang.

"Silakan saja diproses," katanya.

Aksi Bela Tauhid jilid II

Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU) kini berada di posisi terjepit setelah video pembakaran bendera bertuliskan Tauhid atau tulisan Tiada Tuhan Selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, viral di media sosial awal pekan ini.

Insiden tersebut terjadi di Alun-alun Limbangan, Garut, di tengah peringatan Hari Santri Nasional dan memunculkan pro-kontra apakah bendera itu milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau bendera Tauhid.

Tiga anggota Banser diperiksa Kepolisian Jawa Barat dan hasil pemeriksaan menyatakan ketiganya tidak memenuhi unsur pidana. Polisi bahkan menyebut bendera yang dibakar adalah bendera HTI.

Di waktu bersamaan pula, Wiranto mengumpulkan sejumlah pejabat di kantornya. Dalam konferensi pers, dia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi bohong yang beredar di media sosial.

"Bagi siapapun dan pihak manapun yang memanfaatkan untuk hal negatif dan menganggu ketenangan masyarakat sama dengan mengkhianati pengorbanan ulama dan santri," kata Wiranto di Jakarta.

Tapi ajakan Wiranto itu tak bisa membendung aksi demonstrasi Bela Tauhid di depan kantor Kemenkopolhukam, Jumat (26/10). Mereka tetap menuntut Polisi meneruskan penyelidikan terhadap tiga anggota Banser yang membakar bendera.

"Kita harus adil, jangan hanya orang kafir yang diadili tapi juga kepada diri sendiri," ujar Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Bogor, Dhani di depan ribuan orang yang membawa berbagai bendera bertuliskan kalimat Tauhid di atas kain putih maupun hitam, sambil sesekali mengumandangkan kalimat Tauhid.

Dia bahkan menyerukan pembubaran Banser karena dianggap telah menimbulkan keonaran.

"Kita imbau Menkopolhukam agar Banser dibubarkan karena terbukti memprovokasi dan memecah belah bangsa ini," sambungnya.

Dihubungi terpisah, Ketua umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan pembubaran sebuah organisasi masyarakat harus melewati mekanisme hukum di pengadilan. Lewat pesan singkat Whatsapp, dia mempersilakan semua pihak agar menempuh jalur itu.

"Pembubaran ormas itu kan ada prosedurnya. Ya silakan saja itu ditempuh. Biar peraturan perundangan yang menguji," jawabnya kepada BBC News Indonesia, Jumat (26/10).

Sementara itu, Ketua Umum FPI, Ahmad Sobri Lubis, menyerukan adanya aksi lanjutan jilid II pada 2 November mendatang. Tapi kali ini sasarannya tak lagi ke kantor Menkopolhukam, namun menuju Istana Negara.

"Puncaknya adalah aksi #211 di Jakarta. Setelah sholat Jumat di Istiqlal, kita longmarch menuju Istana. Kita akan ruqiah Istana dengan kalimat tauhid," imbuhnya. (bbc/ind/net/*).