"Mata uang yang lemah adalah cermin ekonomi yang lemah, kalau ekonomi kuat mata uang kita kuat," kata Prabowo dalam acara 'Ngobrol Bersama 300 Jenderal & Para Intelektual', di Jakarta, Sabtu (22/9).

Prabowo mengatakan telah terjadi penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Menurutnya, pada lima tahun lalu, US$1 sama dengan Rp9 ribu, sementara saat ini US$1 hampir mencapai Rp15 ribu.

"Jadi turun nilai kekayaan Indonesia," ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

Prabowo menyebut lemahnya nilai mata uang tersebut juga disebabkan adanya ketidakadilan di Indonesia. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) itu mengatakan 1 persen orang yang menguasai 45 persen kekayaan Indonesia. 

Tak hanya itu, kata Prabowo, untuk masalah tanah lebih parah lagi lantaran 1 persen rakyat menguasai 80 persen tanah Indonesia. 

"Ketidakadilan mengakibatkan bangsa kita lemah, tidak bersaing, dibuktikan oleh mata uang kita rupiah yang melemah," ujarnya. 

"Semua indikator yang ada menunjukan kita berada dalam kondisi yang tidak baik. Ini banyak wartawan ya? Nanti dibilang saya mencari-cari kesalahan, tapi enggak," kata Prabowo menambahkan.

Nilai tukar rupiah yang bergerak melemah hingga menembus Rp14.920 per dolar AS pada awal September ini berpotensi mengerek harga sejumlah barang. Kenaikan harga terutama terjadi pada produk yang diimpor maupun yang menggunakan bahan baku impor. 

Prabowo Sebut Direksi Bank Pemerintah Tak Berpihak ke Rakyat

Prabowo kemudian mengatakan para direksi bank pemerintah tak memiliki keberpihakan kepada rakyat kecil. Prabowo menyebut hal tersebut lantaran bank-bank plat merah tak banyak menyalurkan kredit ke pengusaha kecil dan menengah di Indonesia. 

"Ini membuktikan tidak adanya keberpihakan dari direksi bank pemerintah itu. Tidak ada patriotisme, tidak ada rasa tanggung jawab," kata Prabowo.

"Saya kira para direksi-direksi BUMN suatu saat harus diminta pertanggungjawabannya," ujarnya menambahkan. 

Prabowo mengatakan berdasarkan penjelasan yang disampaikan Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman era Presiden Joko Widodo, kredit dari bank-bank pemerintah lebih banyak diberikan kepada pengusaha besar. 

Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, kredit yang diberikan, sebanyak 83 persen masuk ke kantong pengusaha besar, sementara hanya 17 persen yang diterima pengusaha kecil dan menengah. 

"Bahwa dari kredit dari bank-bank pemerintah bayangkan ini, uang rakyat ini, bank pemerintah uang rakyat, tabungannya petani, tabungannya pegawai negeri ada di bank pemerintah tapi kredit diberikan 83 persen pada pengusaha besar," tuturnya. (cnn/*).