Pasalnya, Pengawasan operasional BPJS Kesehatan ada di bawah langsung kendali Presiden Joko Widodo. Kementerian Kesehatan, kata Terawan, tidak memiliki rentang kendali atas semua yang dikerjakan oleh BPJS Kesehatan.

"Memang [Kemenkes] tidak ada rentang kendali. Artinya saya tidak punya rentang kendali untuk memaksa. Kalau tidak ada ya, memang repot sekali sebagai Menkes. Kalau memang saya bikin aturan bagaimana pun dan tidak dijalankan tidak masalah, karena memang itu masalah rentang kendali," kata Terawan saat melakukan rapat kerja bersama dengan Komisi IX DPR.

"Anggaran pun memang dilewatkan ke saya, hanya lewat saja. Tapi pertanggungjawaban bagaimana anggaran itu digunakan dan berapa, saya tidak mendapatkan laporan yang baik."

Terawan mengaku sangat kecewa dengan keputusan BPJS Kesehatan di tangan Direktur Utamanya Fahmi Idris. Bahwa dia sudah berusaha mencegah agar kenaikan iuran tidak dinaikkan sesuai dengan keputusan rapat terakhir yang sudah disepakati dengan DPR pada 12 Desember 2019 lalu.

Terawan mencoba mengirimkan pesan pribadi langsung melalui WhatsApp (WA) kepada pihak BPJS Kesehatan.

"Saya sudah mendapatkan WA dan WA saya teruskan untuk jangan melakukan penaikan dan WA saya japri langsung ke BPJS, jangan menaikan. Karena itu kesepakatan kita waktu rapat dengan DPR," cerita Terawan.

Terawan pun mengakui dirinya kecewa dan dirinya pasrah apabila memang BPJS Kesehatan tidak mau secara transparan terbuka kepada pihaknya, dan tidak mau menjalankan semua saran-saran yang diberikan olehnya.

"Percuma mengatakan pendapat dan tidak bisa dilaksanakan. Saya tidak punya solusi kalau tidak bisa dilaksanakan, dan saya sedih sekali," kata Terawan.

"Di situ lah menurut saya, saya cinta banget sama rakyat dan bersama-bersama pikirkan ini dan apapun risikonya harus dilakukan. Sama saya juga kecewa, wong saya usulkan. Masa saya yang mengusulkan dan saya yang mengkhianati saya sendiri," kata Terawan melanjutkan. (CNBC/net/*).