"Tentu saya sangat terkejut sebab selama ini tidak menemukan adanya permasalahan pada kegiatan yang digelar tahun lalu," ujarnya ketika ditemui usai menghadiri prosesi wisuda Universitas Sunan Giri Surabaya di Dyandra Convention Center Surabaya, Ahad (25/11).

Imam menegaskan, bahwa kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam 2017 yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan inisiasinya untuk menguatkan silaturahim dan ukhuwah islamiah antara Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor. Menurut dia, momentum tersebut adalah sangat bersejarah, bahkan dihadiri 20.000-an peserta yang pelaksanaannya terbilang cukup sukses.

Bahkan, kata dia, dampaknya sangat bermanfaat tidak hanya bagi dua ormas Islam terbesar di Tanah Air (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama). Tetapi, juga untuk bangsa Indonesia.

"Semua sudah melalui prosesnya, dana sudah diberikan ke Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor, lalu dapat dipertanggungjawabkan. Makanya, saya kaget ada persoalan sekarang ini dan tidak tahu indikasinya apa. Akan tetapi, saya sudah bertemu dengan Dahnil Anzar yang menyampaikan kemungkinan karena atmosfer menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah," ucapnya.

Imam pun mengaku sudah meminta Dahnil untuk mencari tahu siapa pelapornya, dan apa motif dibalik pelaporannya tersebut. Karena ini menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah, Imam tidak ingin muncul tuduhan atau muncul suatu isu yang tidak penting untuk dipublikasikan.

"Yang paling penting cari pelapornya dulu, motifnya apa di balik ini semua. Kalau motifnya internal, tapi kenapa kemudian kok dibesarkan seperti sekarang," ujar Imam.

Imam kembali menegaskan, berdasarkan obrolannya dengan Dahnil Anzar, kasus tersebut dibesar-besarkan diduga berkaitan dengan akan digelarnya Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Tujuannya untuk menjegal salah satu calon dan mendorong calon yang didorong pihak lainnya.

"Yang pasti silakan tanya Pak Dahnil. Pak Dahnil kemarin sudah membuka file kepada saya, memang menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah ini ada calon yang didorong oleh pihak lain," kata Imam.

Imam merasa kasus tersebut tidak semestinya bergulir lantaran tidak ada yang salah dalam pendanaan kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia. Bahkan saat diaudit oleh BPK, tidak ditemukan adanya penyelewengan dana dalam kegiatan tersebut.

"Semua sudah sesuai prosedur dan nyatanya dana pun sudah diberikan, baik kepada Pemuda Muhammadiyah, maupun kepada Gerakan Pemuda Anshor, dan semua sudah dipertanggungjawabkan. Dulu pemeriksaan waktu itu tidak ada apa pun dari BPK. Kemudian tiba-tiba sekarang menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah muncul isu seperti itu," kata Imam.

Dahnil sempat dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (23/11). Bersama Ketua Panitia Kegiatan Kemah Apel Pemuda Islam 2017, Ahmad Fanani, Dahnil dikawal sejumlah orang yang mengenakan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam).

Seusai pemeriksaan, pada Jumat malam, Dahnil mengaku kecewa atas tuduhan penggelapan dana Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam kegiatan kemah dan apel pemuda Islam Indonesia. Kegiatan yang dilakukan dengan tujuan positif itu, justru kini membawanya berurusan dengan kepolisian.

Dahnil pun menjelaskan kronologi awalnya ajakan dari Kemenpora menggelar acara tersebut. Tujuan acara itu, untuk menangkis bahwa pemerintahan Jokowi anti-Islam.

"Beliau (Menpora) meminta kepada saya, bersama dengan Gus Yaqut (ketum GP Ansor), bagaimana caranya, supaya kemudian suasana itu menjadi lebih kondusif. Salah satu upaya yang ingin beliau lakukan itu adalah mempersatukan secara simbolik antara GP Ansor dengan Pemuda Muhammadiyah," tutur Dahnil.

Karena itulah kemudian Menpora menawarkan mengajak PP Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor untuk melakukan kegiatan bersama yang difasilitasi Kemenpora. Saat itu, Dahnil mengaku tidak langsung mengiyakan ajakan tersebut.

Alasannya, karena Dahnil harus membicarakan ajakan Menpora dengan seluruh anggota PP Pemuda Muhammadiyah serta meminta nasihat PP Muhammadiyah. Sehingga, Dahnil mengaku tawaran sejak September tersebut baru dijawab satu bulan kemudian, yakni pada Oktober 2017.

"Itu pun setelah saya ketemu dan minta nasihat dan rapat dengan PP Pemuda Muhammadiyah, ya sudah untuk membantu pemerintah. Karena menghadapi potensi konflik horizontal itu supaya Pemuda Muhammadiyah tidak dianggap terlalu kritis, tidak anti Jokowi, akhirnya PP Pemuda Muhammadiyah menerima ajakan Pemerintah melalui Menpora itu," jelasnya.

Penjelasan Kapolda Metro Jaya

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Idham Azis menegaskan tak ada muatan politis terkait pemeriksaan Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Kapolda meminta masyarakat percaya jika penyidik bekerja secara profesional.

"Kita sudah ambil keterangan (Dahnil) untuk klarifikasi karena ada laporan dari masyarakat jadi itu hal biasa," kata Idham, Sabtu (26/11).

Idham mengatakan, polisi proaktif meminta klarifikasi dari beberapa saksi termasuk Dahnil, lantaran menerima laporan dari masyarakat adanya dugaan penyimpangan anggaran negara. Idham menuturkan penyidik memeriksa seseorang sebagai saksi sebagai upaya untuk mencari suatu laporan itu memenuhi unsur pidana atau tidak.

Idham menyatakan, penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka pada kasus itu meskipun status hukum telah masuk tahap penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan kepolisian dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), status kasus tersebut meningkat dari penyelidikan ke penyidikan.

Pihak Polda Metro Jaya menegaskan, ada dugaan korupsi dalam acara kemah pemuda Islam Indonesia yang digelar di pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta pada Desember 2017. Kepolisian juga telah meminta bantuan dari BPK untuk mencari jumlah kerugian negara tersebut.

"Kita sudah kerja sama dengan BPK," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Adi Deriyan saat dikonfirmasi, Jumat (23/11).

Adi mengungkapkan, memang telah ditemukan potensi kerugian negara dalam acara kemah pemuda Islam Indonesia. Namun, belum dapat dipastikan berapa nominalnya.

"Kita lagi berjalan, kan potensi kerugiannya sudah ada. Nanti ketahuan berapa nilainya, ini pertanggungjawaban penggunaan anggaran," tutur dia. (rep/net/*).