KEPRI, TANJUNGPINANG, riauone.com - H Nurdin Basirun mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) se Provinsi Kepri agar mengetahui dan memahami tata peraturan perundang-undangan. Agar mampu menghadapi dan mengatasi problematika terkait hukum dalam menjalankan setiap tugas, pokok dan fungsi yang dimiliki.

"Tingkatkan integritas.  Ikuti dan pahami aturan-aturan hukum yang ada. Juga tingkatkan koordinasi bersama kejaksaan sebagai wewenang pemberian bantuan hukum dan pertimbangan hukum nantinya," ujar Nurdin dalam acara penandatangan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepri dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni, kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, baru-baru ini.

Menurut Nurdin, penanganan masalah hukum sangat diperlukan adanya pendampingan dan bantuan hukum. Apalagi pihak Kejaksaan telah membuka pintu selebar-lebarnya sebagai penggerak pencegahan tersebut dan kerjasama ini sudah berlangsung selama tiga tahun.

"Kita ingin kedepan tambah baik menjadi lebih baik, dengan keberhasilan ini penegakan hukum tidak sampai dengan penindakan. Kita bersatu dalam satu tujuan kesejahtraan rakyat," ujar Nurdin lagi.

Kedepan Nurdin berharap, dengan adanya petunjuk hukum bidang perdata dan tata usaha negara, maka strategi pencegahan dapat menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara. Dan juga menegakan kewibawaan Pemerintah.

"Jaga aset sebagai modal pembangunan, dan kita sepakati tekad dalam menjaga kejayaan Provinsi Kepulauan Riau," tutup Nurdin.

Sementara itu, Kepala Kejati Kepri Edy Birton mengatakan dengan Kewenangan hukum yang dimiliki Bidang Datun mencakup Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), dan Audit Hukum (Legal Audit). Pertimbangan Hukum yang dimaksud bersifat preventif sehingga diharapkan dapat mengurangi penyimpangan dan meningkatkan kepatuhan.

"Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dapat memberikan Bantuan Hukum dan Tindakan Hukum Lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan Negara," kata Edy.

Eksistensi Bidang DATUN ini, Edy menjelaskan hendaknya dimanfaatkan secara maksimal oleh semua Aparatur Pemerintah agar setiap kegiatan dapat terlaksana sesuai koridor hukum yang berlaku guna mewujudkan penegakan hukum yang ekonomis, efektif, dan efisien, baik di pusat maupun di daerah.

Maka, Ekonomi di Kepri akan terus berkembang, dan sebagai institusi yang bergerak dalam bidang ini, ke depan akan terus ditingkatkan, tentu dengan kerjasama serta kegiatan manejemen Aset atau Barang Milik Daerah (BMD) dengan berbagai korporasi.(HMS/Jet)