"Tadi Pak Presiden kembali menegaskan bahwa secara de facto dan de yure Natuna adalah Indonesia. Kita, dan seluruh masyarakat Kepri akan bersama-sama dengan segala keterbatasan untuk menjaga kedaulatannya. Termasuk di Laut Natuna Utara," kata Isdianto, sesaat setelah kepulangan Presiden Jokowi dari Kunjungan Kerja ke Ranai, Natuna, Rabu (8/1).

Jokowi ke Natuna dalam rangka bertemu dengan nelayan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu Selat Lampa dan Penyerahan Sertifikat Tanah Gratis untuk Rakyat di Kantor Bupati Natuna. Dalam kunjungan itu, Jokowi didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Wakil Menteri Agraria/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Chandra.

Saat menyambut Jokowi, Isdianto hadir bersama Pangkogabwilhan, Pangdam Bukit Barisan Mayjen TNI MS Fadhillah, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto, Danrem 033 WP Brigjen Gabirl Lema, Kabinda Kepri Brigjen Pol RC Gumay dan Danlantamal Tanjungpinang Laksma TNI Arsyad Abdullah.

Menurut Isdianto, Kepri sangat berterima kasih dengan kehadiran Presiden Jokowi di Natuna. Apalagi, di hadapan para nelayan di Selat Lampa, Presiden langsung memerintahkan Menteri KKP Edhy Prabowo untuk memberi bantuan kapal ukuran besar bagi nelayan.

Isdianto memang sangat berharap kapal ukuran besar diberikan kepada nelayan Kepri, khususnya Natuna. Sehingga mereka bisa melaut lebih jauh dari saat ini. Seperti ukuran 30 GT atau 100 GT.

"Kita bersyukur tadi Bapak Presiden sudah perintah langsung untuk segera memberi bantuan pada nelayan kita. Semoga hal ini cepat terealisasi. Dan nelayan Kepri makin sejahtera," harap Isdianto.

Isdianto dan pimpinan FKPD Kepri  ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Natuna. Pesawat Kepresidenan mendarat di Bandara Raden Sadjad tepat pukul 09.12 WIB. Dari Raden Sadjad, Presiden kemudian menuju Sentra Kelautan Perikanan Terpadu Selat Lampa Natuna untuk bertemu 500 nelayan. Dari Selat Lampa, Presiden kemudian menyerahkan sertifikat untuk rakyat di Kantor Bupati Natuna.

Saat menyerahkan sertifikat, Jokowi mengatakan bahwa di Natuna ada 41 ribu bidang tanah yang harusnya diberikan sertifikat. Sampai saat ini baru 26 ribu bidang. Masih ada 15 ribu sertifikat yang harus diberikan kepada masyarakat.

"Bapak ibu beruntung karena sudah diberi sertifikat. Penyerahan sertifikat ini diberikan supaya kita tahu bahwa Natuna adalah Indonesia. Sehingga tanda bukti atas lahan tanah berupa sertifikat ini diberikan kepada masyarakat Natuna," kata Jokowi.

Jokowi kembali menegaskan bahwa secara de facto de yure Natuna adalah Indonesia. 81 ribu penduduk Natuna adalah rakyat Indonesia. Apalagi ada Bupati dan Gubernurnya. (hms/tio).