Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, Gerindra terus membangun komunikasi politik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai Geindra, kata dia, juga membangun komunikasi politik dengan Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dari komunikasi tersebut, jika PKS menyampaikan satu nama bakal cawapres, kemudian PAN, PKB, serta PPP, dan Partai Demokrat masing-masing memiliki satu nama bakal cawapres maka seluruhnya ada 13 nama.

Gerindra sudah memiliki tiga nama bakal cawapres mendampingi ketua umumnya, Prabowo Subianto, yang kemungkinan besar akan diusung sebagai calon presiden pada pemilu presiden 2019. Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra, Muhammad Syafii, mengatakan hal itu di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (26/3).

Menurut Muhammad Syafii yang akrab disapa Romo, DPP Partai Gerindra telah membentuk tim khusus untuk menyeleksi nama-nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden. "Tim tersebut sudah melakukan seleksi, dari semula ada 14 nama bakal cawapres yang masuk dalam daftar penyaringan di Partai Gerindra," katanya.

Tim khusus seleksi itu, kata dia, kemudian melakukan seleksi menjadi lima nama dan kemudian diseleksi lagi menjadi tiga nama. "Saat ini, Partai Gerindra masih mengantongi tiga nama bakal cawapres," katanya.

Menurut dia, tim khusus seleksi masih akan terus mengerucutkan nama bakal cawapres. Selain itu, DPP Partai Gerindra masih terus melakukan komunikasi politik secara intensif dengan partai-partai politik yang akan menjadi mitra koalisi. Setelah dikerucutkan menjadi satu nama, kata dia, pada saat yang tepat akan diumumkan bersamaan dengan deklarasi capres Gerindra.

"Pada waktu yang tepat, Partai Gerindra akan mengumumkan secara bersamaan, pasangan capres-cawapres, dalam sebuah deklarasi," kata anggota Komisi III DPR RI ini.

Ketika ditanya, apakah bakal calon wakil presiden tersebut dari sipil dan militer, dia menjawab, "Dari sipil."

Ketika ditanya, apakah ketiga bakal calon wakil presiden itu dari internal parpol atau ada juga dari eksternal parpol, dia mengatakan, "Saya tidak bisa menjelaskan hal ini, karena ini sangat sensitif."

Romo juga mengaku tidak masuk dalam tim khusus seleksi calon wakil presiden sehingga tidak bisa banyak menjelaskan. Romo meminta agar media menunggu sampai waktu diumumkannya pasangan capres-cawapres dari Gerindra.

Salah seorang cawapres yang dilirik Gerindra adalah Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Menurut Ahmad Riza, Zulkifli adalah figur yang layak dan telah teruji. Di mana ia pernah menjadi menteri, sekarang menjabat sebagai Ketua MPR RI, dan juga sebagai ketua partai.

"Pak Zul (Zulkifli Hasan) memang mendapat perhatian yang besar. Dia orang yang sudah teruji. Ketum PAN, Ketua MPR. Ia tentu saja berpeluang menjadi cawapres," kata Riza di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (26/3).

Gerindra saat ini menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu masih mempertimbangkan sejumlah tokoh yang layak diusung menjadi cawapres di Pemilu 2019. Salah satu alasan syarat figur yang akan diusung Gerindra adalah orang punya integritas dan mampu meningkatkan elektabilitas partai dan capres.

Selain itu, Riza berkata, tentunya cawapres yang akan Gerindra dorong harus populer dan disukai rakyat. Sehingga calon yang diusung oleh Gerindra benar-benar punya peluang menang di Pemilu Presiden 2019.

"Cawapres harus mampu meningkatkan popularitas," ujar Riza.

Selain Zulkifli, ada beberapa nama lain yang muncul menjadi kandidat cawapres berdasarkan hasil survei. Seperti mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono dan Muhaimin Iskandar.

Laporan terakhir, Gerindra akan mendeklarasikan Prabowo sebagai capres 2019 di Jakarta pada 11 April 2018. Terkait siapa yang akan mendampingi Prabowo sebagai cawapres, Gerindra masih belum menentukan.

Namun, ia belum menyebutkan, di mana tepatnya lokasi penyelenggaraan deklarasi Prabowo Subianto sebagai capres itu. Ketika ditanya soal cawapres, Muzani mengatakan, Gerindra masih menyeleksi sejumlah bakal cawapres sebagai pendamping Prabowo.

Muzani melanjutkan, Gerindra berharap figur cawapres yang akan mendampingi Prabowo adalah populer, dapat bekerja sama dengan calon presiden, dan dapat memenangkan pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2019.

Ahmad Riza Patria mengatakan Partai Gerindra akan mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Jakarta, pada April 2018. "Soal calon presiden, pembahasan di internal Partai Gerindra sudah selesai. Partai Gerindra akan mengusung Pak Prabowo," katanya. Menurut Riza, Partai Gerindra sedang mencari tempat yang besar dan representatif untuk deklarasi calon presiden, sehingga dapat menampung banyak orang.

Gerindra dinilai bisa mengusung nama selain Prabowo.

Sinyal siapa nama cawapres yang bakal diusung Gerindra menguat saat Panglima Gatot Nurmantyo bertemu Prabowo. Sejumlah pihak percaya Gatot bakal diduetkan dengan Prabowo.

Namun, pendapat berbeda disampaikan politikus PKS, Hidayat Nur Wahid. Menurut Hidayat mengatakan, pertemuan mantan panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto jangan diartikan sebagai sebuah kesepakatan.

"Yang kami pahami Gatot datang ke mana saja dan Gerindra menerima siapa saja. Jadi, pertemuan itu bukan hal yang kemudian harus diartikan sudah terjadi kesepakatan," kata Hidayat di Padang, Sumbar, Ahad (26/3).

Menurut dia, Partai Gerindra pasti akan berembuk dahulu dengan PKS jika ingin mengusung seseorang sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden pada Pemilu 2019. Ia berkata secara prinsip, Gerindra sudah biasa berkoalisi dan itu terbentuk dengan baik.

"Jadi, pasti akan dibicarakan lebih spesial lagi antara Gerindra dengan PKS jika sifatnya sudah pengambilan keputusan," tutur Wakil Ketua Dewan Syuro PKS tersebut.

Menurut dia, yang baru bisa dipastikan saat ini adalah Partai Gerindra telah mengajukan kembali ketua umumnya, Prabowo Subianto, untuk bertarung sebagai calon presiden pada pilpres mendatang. "Tapi Pak Prabowo belum menyampaikan sikapnya. Apakah setuju atau enggak dicalonkan kembali," kata Hidayat Nur Wahid.

Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay menilai pertemuan antara Gatot Nurmantyo dan tokoh Partai Gerindra Prabowo Subianto belum akan mengarah ke koalisi baru. Pertemuan itu dinilai baru sebatas silaturahim.

"Sebetulnya sah-sah saja orang melakukan silaturahmi seperti itu, apalagi tokoh-tokoh bangsa. Apakah itu akan membentuk suatu koalisi baru, saya kira belum mengarah ke situ, karena itu masih silaturahim biasa saja," ujar Saleh kepada Republika.co.id, Selasa (27/3).

Menurut Saleh, untuk koalisi perlu melibatkan partai politik lainnya, tidak mungkin hanya Gerindra. Ia meyakini saat ini hasil dari pertemuan kedua tokoh tersebut baru sekedar membicarakan politik kebangsaan dan belum mengerucut membentuk suatu koalisi baru. Begitupun safari politik yang dilakukan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Pak Zul juga, silaturahim ke semua pihak. Biasa saja untuk memikirkan bangsa ini. Siapa yang dianggap bisa memberikan solusi ke bangsa ini," tutur Saleh.

Meskipun begitu, menurut Saleh, koalisi antara militer dan militer pada pilpres bukan menjadi persoalan. Hal ini berkaca pada pemerintahan pada masa Presiden Soeharto. Dari enam wakil presiden, hanya BJ Habibie yang berasal dari non-militer.

"Jadi tidak ada masalah selama kinerjanya bagus dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Saleh.

Politikus Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i atau Romo, pada Kamis (22/3) mengakui ada pertemuan antara Prabowo dan Gatot. Kata dia, Jenderal Gatot Nurmantyo berkunjung ke Partai Gerindra. Pada pertemuan tersebut, Gatot menyatakan siap untuk diusung sebagai calon presiden dari Partai Gerindra.

Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, mengatakan Prabowo memang banyak bertemu dengan tokoh-tokoh nasional dari lintas bidang. Termasuk, pertemuan Prabowo dengan Gatot Nurmantyo.

Setelah PDIP resmi mengusung Joko Widodo menjadi capres 2019, belum ada partai lain yang mendeklarasikan calon lain. Termasuk Gerindra yang digadang-gadangkan bakal mengusung Prabowo. Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun menilai posisi Prabowo saat ini memang sangat dilematis. Di satu sisi hasil survei Partai Gerindra terus naik, tetapi di sisi lain survei untuk calon presiden (capres) Prabowo cenderung stagnan atau turun.

Indikator ini menunjukkan publik yang memilih Gerindra tidak segaris lurus dengan Prabowo di posisi capres. Padahal seharusnya, jelas dia, ada kelompok umat Islam yang bisa mendukung Prabowo. Namun, kenyataan sebaliknya.

"Artinya, kelompok umat Islam dan pendukung Gerindra ini cenderung berharap capres baru yang alternatif, dengan kelompok Islam merepresentasikan suara kelompok 212. Sekarang di Pak Prabowo, apakah dia ingin memosisikan king makers atau tidak," kata Rico kepada wartawan, Ahad (25/3).

Ia melihat posisi dilematis Prabowo ini sama seperti posisi dilematisnya Megawati saat Pilpres 2014 lalu. Megawati menjelang Pilpres 2014 lalu digadang-gadang sebagai capres, walaupun secara elektabilitas tidak tinggi. Sedangkan, ada pilihan lain mendorong capres baru, dan Megawati sebagai king maker kemenangan Jokowi pada 2014.

Menurut dia, kalau ada kelegawaan dilakukan Prabowo pada Pilpres 2019 mendatang maka proses seleksi capres baru dan alternatif dari kalangan umat Islam jauh lebih mudah. Siapa pun dia, apakah Gatot Nurmantyo, Tuan Guru Bajang (TGB), atau Anies Baswedan.

Kalau kelegawaan Prabowo ini tidak terjadi, ia yakin poros ketiga akan sulit diwujudkan. Karena poros ketiga akan kehilangan dukungan dengan sendirinya, bila tidak bergerak lurus dengan harapan rakyat yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. "Sehingga, poros ketiga ini akan tersingkir dengan sendirinya," ucapnya.

sumber : REPUBLIKA.CO.ID