RIAU, - PEKANBARU - Tokoh Melayu Riau yang juga mantan Menteri Dalam Negeri, Letjend TNI Purn Syarwan Hamid akan dikawal ratusan orang saat mengembalikan gelar adat Melayu ke Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.

 Syarwan Hamid tetap pada janji awalnya akan mengembalikan gelar adat yang diterimanya dari LAM Riau, dan jadwal pengembalian gelar adat itu akan dilaksanakan pada Rabu (19/12/2018).

"Insa Allah kami antar pak Syarwan Hamid ke LAM ada ratusan orang kami yang akan mengantarkan beliau mengembalikan gelar adat yang diterimanya, "ujar Sekretaris pribadi Syarwan Hamid, Hertiati pada Selasa (18/12/2018).

Hertiati menyampaikan ratusan orang yang dipastikan akan mendampingi Syarwan Hamid mengantarkan gelar adat ke LAM tersebut berasal dari tokoh masyarakat Riau yang sejalan dengan Syarwan Hamid menolak pemberian gelar adat kepada Presiden Jokowi.

"Ada dari Ormas dan ada juga dari Laskar Melayu Bersatu (LMB), karena pak Syarwan pimpinan di LMB itu, "ujar Hertiati.

Sementara dari keterangan pihak LAM sendiri, keinginan Syarwan Hamid mengembalikan gelar kehormatan adat kepada pemberinya yakni Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau), bukanlah sesuatu yang luar biasa.

Pasalnya, dengan sekarang, sudah tiga kali Syarwan berkeinginan berbuat demikian.

Apalagi kini ia berada pada posisi politik berbeda dengan orang yang baru diberi gelar kehormatan adat oleh LAM Riau atau seorang partisan politik praktis.

Belum lagi menyangkut berbagai keinginan Syarwan yang tak diakomodir LAM Riau karena masalah adat.

"Jadi, tentu kami proses melalui musyawarah di Majelis Kerapatan Adat (MKA ) pengembalian gelar adat itu,"jelas Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian DPH Syahril Abubakar.

Ia menambahkan yang jelas, LAM Riau sudah memberi gelar sebagai tanda penghormatan kepadanya yang kini ternyata tak diinginkan lagi oleh mantan Mendagri itu.

Syahril mengatakan, sejak sebulan terakhir pihaknya sudah mendengar keinginan Syarwan mengembalikan gelar adat karena LAM Riau memberi gelar adat kehormatan kepada Presiden RI Joko Widodo dari media.

Tetapi baru beberapa hari lalu, orang yang mengaku sebagai utusan Syarwan Hamid yang juga dikenal oleh DS Syahril menyampaikan hal tersebut langsung kepadanya secara lisan.

Tetapi karena ada beberapa agenda di LAM Riau, disepakati waktu penyerahan gelar itu dilakukan hari Rabu ini (19/12).

"Pada hari Selasa (18/12) siang, LAM menerima surat atas nama keluarga Syarwan Hamid yang ditandatangani sekretaris pribadinya, Hertiati. Mereka meminta Ketum DPH LAM Riau menerima pengembalian gelar itu. Syarwan akan didampingi tokoh masyarakat, laskar, organisasi masyarakat serta para para simpatisan sekitar 200 orang, "jelas Syahril.

Menurut Syahril, pihaknya belum memperoleh keterangan resmi alasan pengembalian gelar adat itu.

Tapi dari pemberitaan media massa yang bersumber dari keterangan Syarwan sendiri diketahui bahwa pengembalian gelar adat itu karena LAM memberi gelar kehormatan adat kepada Presiden Joko Widodo.

Sejak tahun 1970, gelar kehormatan adat LAM Riau sudah diberikan kepada sembilan tokoh di Indonesia, terbaru adalah Presiden Joko Widodo dengan sebutan Datuk Seri Setia Amanah Negara, Sabtu pekan lalu.

Sedangkan Syarwan memperoleh gelar adat kehormatan 26 November 2000 dengan sebutan Datuk Seri Lela Setia Negara.

Niat untuk mengembalikan ini kata Syahril, Syarwan berkali-kali menyatakan keinginannya untuk mengembalikan gelar tersebut.

Pertama, saat LAM memberi gelar kehormatan adat kepada Hamengkubowono IX melalui Hamengkubuwono X tahun 2003.

Hal serupa juga dilakukan oleh Syarwan saat LAM Riau memberi gelar adat kehormatan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007.

"Kedua keiginan itu urung dilaksanakan tanpa kita ketahui alasannya,"jelas Syahril.

Sebaliknya, Ia tidak tahu bagaimana kelanjutan pengembalian gelar adat sekarang karena memang belum terjadi.

LAM Riau sendiri tidak bisa bersikap lain kecuali memproses pengembalian tersebut melalui musyawarah.

Di sisi lain, Syahril mengaku, bisa saja Syarwan Hamid kecewa dengan beberapa keinginannya yang tidak diikuti oleh LAM Riau.

Misalnya, ia minta berbicara di depan Milad LAM beberapa bulan lalu yang disediakan pada sesi musyawarah.

Begitu juga saat LAM Riau tidak bisa menyediakan waktu baginya untuk berbicara di depan majelis tepuk tepung tawar Sandiaga Uno awal September.

Syarwan Hamid mengaku berjuang mendapatkan gelar adat Melayu Riau. Hal ini disampaikan mantan Mendagri itu menyusul pemberian gelar adat Melayu Riau oleh LAM Riau kepada Presiden RI Joko Widodo.

Walau ia berjuang mendapatkan itu dengan berbagai prestasinya saat menjabat sebagai Mendagri, namun Syarwan Hamid berteguh hati akan menanggalkan atau mengembalikan gelar adat Melayu Riau yang diberikan kepada oleh LAM Riau.

Gelar adat Melayu Riau yang diberikan kepada Syarwan Hamid oleh LAM Riau itu adalah Datuk Lela Seri Negara.

Sebuah gelar adat Melayu yang dulu diberikan pada Syarwan Hamid karena berjasa untuk kemajuan Riau dan memiliki prestasi besar sebagai putra Riau.

Syarwan Hamid diberi gelar adat "Datuk Lela Seri Negara" sebagai bentuk penghargaan pada dirinya yang merupakan putra terbaik Riau dan dianggap memiliki prestasi besar dalam kemajuan daerah.

Tidak mudah bagi Syarwan Hamid mendapatkan gelar itu. 

Banyak perjuangan yang harus dilalui termasuk memekarkan 7 kabupaten di Riau menjadi 12 kabupaten seperti saat ini.

"Saya berjuang mendapatkan gelar adat tersebut tidak mudah. Banyak perjuangan di situ, salah satunya adalah memekarkan 7 kabupaten menjadi 12 kabupaten di Riau," ungkapnya.

Namun, minggu ini, gelar tersebut akan dikembalikannya pada LAM. 

Syarwan Hamid mengatakan, hal itu merupakan bentuk nyata dirinya dalam mempertahankan marwah Melayu Riau.

Syarwan Hamid mendapatkan gelar adat Datuk Lela Seri Negara dari LAM Riau, 26 November 2000 lalu.

Gelar adat yang sudah disandangnya selama lebih kurang 18 tahun akan ditanggalkan dan akan diserahkan kembali ke LAM Riau menyusul protes yang dirinya sampaikan ke LAM Riau atas pemberian gelar adat Datuk Seri Setia Amanah Negara kepada Presiden RI ketujuh, Joko Widodo, Sabtu (15/12/2018) kemarin.

Ketua Harian Laskar Melayu Bersatu (LMB) Syafrudin Sa'an mengatakan Ketua Umum LMB Syarwan Hamid Tetap komit pada pendirian mengembalikan gelar adat pada Lembaga Adat Melayu (LAM).

Hal ini disebabkan pemberian gelar adat yang diberikan LAM kepada Presiden RI Joko Widodo Sabtu (15/12) lalu.

"Pak Syarwan tetap akan kembalikan, Pak Syarwan itu komit mengembalikan, kami jadwalkan acara pengembalian Rabu (19/12/2018) di LAM, "ujar Syafruddin Sa'an.

Syafrudin Sa'an juga menambahkan sebelum pengembalian gelar tersebut, Syarwan Hamid mengagendakan pertemuan dengan sejumlah tokoh melayu lainnya di Riau.

Sebagaimana diketahui sebelumnya Tokoh Melayu Riau, Syarwan Hamid tetap teguh dengan pendiriannya untuk menanggalkan gelar adat "Datuk Lela Seri Negara" jika LAM Riau tetap memberikan gelar adat kepada Presiden Joko Widodo.

Syarwan Hamid mengatakan, hal itu merupakan bentuk nyata dirinya dalam mempertahankan marwah Melayu Riau.

Syarwan Hamid menuturkan bukan dia saja tokoh Riau yang keberatan dengan sikap pengurus LAM Riau itu.

"Sebenarnya bukan saya saja tokoh Riau yang keberatan atas sikap pengurus LAM Riau. Banyak mereka hubungi saya melalui pesan Wahatsapp, semuanya keberatan," ujar Syarwan sebelumnya.

Syarwan Hamid juga mengaku berat untuk menanggalkan gelar adatnya tersebut.

Namun ia menganggap, hal itu merupakan harga yang harus ia bayar demi mempertahankan marwah Melayu Riau.

"Saya berjuang mendapatkan gelar adat tersebut tidak mudah. Banyak perjuangan di situ, salah satunya adalah memekarkan 7 kabupaten menjadi 12 kabupaten di Riau," ungkapnya.

Sebenarnya kata Syarwan Hamid, ia tak mempermasalahkan LAM Riau memberikan gelar terhadap Presiden Joko Widodo.

Namun, tidak pada saat musim politik seperti saat ini.

"Kenapa tidak pada tahun lalu, kesannya kan jadi berbeda. Apa tanggapan masyarakat Melayu Riau nanti," ujar Syarwan Hamid.

Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau hingga, Minggu (16/12/2018) mengaku belum menerima pengembalian gelar adat yang sebelumnya disematkan kepada Tokoh Melayu Riau, Letje TNI (Purn) Syarwan Hamid.

"Sampai hari ini belum, tapi kita tidak ada masalah. Itu kembali ke Pak Syarwan lah. Kalau memang mau dipulangkannya ya kita sambut, tidak bisa menahan, kita kan hidup di zaman demokrasi, semua orang pilihan, pendapat, jadi saling menghormati saja," kata Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Syahril Abubakar, Minggu (16/12/2018).

"Kalau dia (Syarwan Hamid) tidak suka LAM memberikan gelar adat kepada Pak Jokowi, apa sebabnya, kita kan sudah berikan alasan, ada 6 poin yang sudah kita sampaikan," imbuhnya.

Namun jika pemberikan gelar tersebut dihubungkan dengan politik, maka kata Syahril tidak akan ada titik temunya.

Sebab pihaknya memberikan gelar tersebut dari sisi adat.

"Seperti persoalan tanah ulayat yang dikembalikan ke masyarakat dan bisa disertifikatkan, kemudian penataan kebun-kebun sawit di Riau dan sejak beberapa tahun inikan bencana asap di Riau tidak ada lagi. Kemudian Blok Rokan kan sudah kembali ke tangan kita, soal CPP blok tahun 2020 pertamina tidak ikut lagi, 100 persen Pemda yang punya, embarkasi haji tahun depan sudah beroperasi. Itu yang meneken perpres dan inpresnya kan presiden. Jadi apa salah, jadi apalagi, kan itu yang kita tuntut selama ini," katanya.

Syahril mengungkapkan, pemberian gelar adat kepada Jokowi sudah diputuskan melalui mekanisme yang ada.

Sehingga tidak ada lagi yang menurut dia ada aturan yang dilanggar.

Pemberian gelar adat kepada Jokowi sudah diputuskan melalui keputuan bersama yang melibatkan seluruh pengurus LAM Riau, baik yang duduk sebagai pengurus Majelis Kerapatan Adat (MKA) mau di DPH.

"Yang mewakili masyarakat Melayu di Riau hari ini adalah mereka yang duduk di pengurus LAM Riau. Menyangkut dengan pemberian gelar adat, maka MKA yang mengambil sikap," ujarnya.

Lebih lanjut Syahril mengatakan, pemberian gelar adat kepada kepala negara, bukan hanya diberikan kepada Presiden Jokowi saja.

Namun Presiden keenam Susilo Bambang Yudoyono (SBY) juga pernah menerima gelar adat dari LAM Riau.

"Pak SBY juga kami berikan gelar adat, Pak Hamengkubuwono juga diberikan gelar adat, dan itukan semua ditolak oleh Pak Sarwan, jadi kalau sekarang ditolak lagi kami memberikan gelar adat kepada Pak Jokowi ya silahkan saja," katanya.

Pihaknya siap mempertanggungjawabkan pemberian gelar adat kepada Jokowi tersebut saat Musyawarah Besar (Mubes) nanti.

Jika salah, pihaknya siap menerima penolakan pertanggungjawaban yang nanti disampaikan oleh pengurus LAM.

"Semua ada mekanismenya, kalau kami salah langkah tolak saat Mubes nanti. Yang jelas kita sudah bicarakan dengan LAM kabupaten Kota dan sudah diputuskan oleh MKA, jadi apa lagi, rasa saya tidak ada yang salah," pungkasnya.

LAM Riau: Kalau Mau Kembalikan Akan Kami Terima

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau Syahril Abubakar mengakui sudah sempat dihubungi perwakilan Syarwan Hamid.

Syahril dihubungi terkait rencana Syarwan Hamid mengembalikan gelar adat ke LAM Riau. 

Syarwan Hamid tetap teguh dengan pendiriannya untuk menanggalkan gelar adat "Datuk Lela Seri Negara" jika LAM Riau tetap memberikan gelar adat kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami sudah dikasih tahu dan ada utusannya sudah datang menyampaikan akan balikkan gelar ke LAM. Ya kalau mau kembalikan akan kami terima, "ujar Syahril Abubakar.

Menurut Syahril untuk prosesi pengembalian gelar adat di LAM sendiri dalam aturannya tidak ada.

Kecuali orang yang melanggar hukum dan gelar adatnya dicabut karena kesalahannya tersebut.

"Kalau kami melihat jika tidak siap menyandang (Gelar adat) ya tak apalah dibalikkan. Tidak mungkin kita paksa Pak Syarwan pikul gelar itu, "jelas Syahril Abubakar.

Syahril Abubakar juga menambahkan jika ancaman Syarwan Hamid akan kembalikan gelar adat ini bukan pertama kali.

Namun sudah berulang.

Hanya saja tidak dikembalikan dan hanya ancaman saja.

"Pak Syarwan juga pernah menolak untuk pemberian gelar kepada Pak Hamengkubuwono dan Pak SBY, tapi hanya ancaman,"ujarnya.

Syahril Abubakar juga menambahkan jika semuanya ditolak dan salah maka siapa lagi yang harus diikuti dan jadi panutan sebagai pemimpin.

"Hamengkubuwono dan SBY ditolak Pak Jokowi juga salah siapa lagi kita mau ikuti. Kalau nggak mau menghormati Presiden mau apa lagi kita berbangsa ini, "jelas Syahril Abubakar.

Namun demikian Syahril tidak akan persoalkan rencana pengembalian gelar adat Syarwan Hamid tersebut karena bagi dia apa yang dilakukannya sudah pada tempatnya dan untuk kepentingan masyarakat.

"Coba tanya Pak Syarwan siapa yang tidak mau Riau maju. Apakah salah LAM kalau salah saya siap mundur. Makanya tinggal di Riau biar merasakan tidak ada asap lagi perjuangan pemerintah pusat, "jelas Syahril Abubakar.

Syahril juga menambahkan sekarang ini pihaknya di LAM orang paling berbahagia karena amanah yang diberikan kepada mereka bisa sampaikan ke pemerintah pusat dan terealisasi disaat kepemimpinan Jokowi.

"Kita tidak berbicara tim sukses tapi menghargai Pak Presiden atas perhatiannya bagi Riau. Kita ini masyarakat adat dan wajar kita hormati dan beri penghargaan pada Presiden Jokowi,"jelas Syahril.

Sebagaimana diketahui sebelumnya Tokoh Melayu Riau, Syarwan Hamid tetap teguh dengan pendiriannya untuk menanggalkan gelar adat "Datuk Lela Seri Negara" jika LAM Riau tetap memberikan gelar adat kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut-nya, hal itu merupakan bentuk nyata dirinya dalam mempertahankan marwah Melayu Riau.

Syarwan Hamid menuturkan bukan dia saja tokoh Riau yang keberatan dengan sikap pengurus LAM Riau itu.

"Sebenarnya bukan saya saja tokoh Riau yang keberatan atas sikap pengurus LAM Riau. Banyak mereka hubungi saya melalui pesan Wahatsapp, semuanya keberatan," ujar Syarwan sebelumnya.

Syarwan Hamid juga mengaku berat untuk menanggalkan gelar adatnya tersebut.

Namun ia menganggap, hal itu merupakan harga yang harus ia bayar demi mempertahankan marwah Melayu Riau.

"Saya berjuang mendapatkan gelar adat tersebut tidak mudah. Banyak perjuangan di situ, salah satunya adalah memekarkan 7 kabupaten menjadi 15 kabupaten di Riau," ungkapnya.

Sebenarnya kata Syarwan Hamid, ia tak mempermasalahkan LAM Riau memberikan gelar terhadap Presiden Joko Widodo.

Namun, tidak pada saat musim politik seperti saat ini.

"Kenapa tidak pada tahun lalu, kesannya kan jadi berbeda. Apa tanggapan masyarakat Melayu Riau nanti," ujar Syarwan Hamid, dilansir tribunpekanbaru. (*)