Hal itu diungkapkan Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Fakta Penurunan Angka Kemiskinan" di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Senin (30/7/2018).

Bambang menjelaskan, misalnya pendapatan rumah tangga perbulannya Rp 3 juta, apakah masuk kategori garis kemiskinan? Untuk ukuran ini yang disesuaikan dengan wilayah atau negara, parameter antara BPS dan Bank Dunia berbeda.

“Rasanya, agak kurang relevan jika berdebat di situ. Kalau pertanyaannya ketinggian, ya tidak juga. Kalau pendapatannya di bawah Rp 3 juta, ya wajar jika dibilang miskin,” ujar Bambang. 

Secara umum, komponen terbesar untuk mengukur garis kemiskinan ada dua hal, yakni kelompok makanan dan bukan makanan. Untuk kelompok makanan yang paling besar adalah beras, dengan besaran 73 persen.  

“Karena itu, kenapa kemiskinan di masing-masing provinsi berbeda-beda, karena cara memenuhi kebutuhan kalorinya juga berbeda-beda. Misalnya, di Jakarta memakan pisang, tapi di Amerika nilai dan harganya cukup tinggi. Sehingga bisa dikatakan kalau yang bisa mengkonsumsi pisang berarti bukan orang miskin,” ulas Bambang.

Sementara, lanjut Bambang, garis kemiskinan menurut BPS, garis kemiskinan kita lebih tinggi daripada garis kemiskinan bank dunia. Kalau patokan bank dunia angka kemiskinan kita di tahun 2016, kita masuk di atas garis kemiskinan. 

“Yang perlu kita perhatikan, kalau garis kemisikinan tiap kali diukur selalu berubah. Jadi tidak menggunakan. Kalau patokannya bukan makan singkong lagi, jelas kita sudah tidak bisa dibilang miskin karena sudah mengkonsumsi beras,” papar Bambang.

Karena itu, menurut Sekretaris Eksekutif TNP2K, kalau menggunakan parameter bank dunia, kemiskinan di Indonesia tidak terlalu rendah. Dan ini berbeda dengan parameter BPS.

“Penanggulangan kemiskinan tidak bisa bergantung hanya kepada bantuan sosial, tapi dari patokan dan ukuran garis kemiskinan itu sendiri. Salah satunya dengan menjaga harga, khususnya harga beras. Itu yang paling penting dilakukan saat ini,” ungkap Bambang.

Berikutnya, menurut Bambang, terkait ketimpangan, di kelompok 40 persen ke bawah, artinya program-program pemerintah terbukti bisa mempercepat pertumbuhan konsumsi masyarakat di level yang paling bawah. 

“Mudah-mudahan jika tren ini dapat terjaga, angka ketimpangan kita ke depannya akan terus menurun dan dampaknya kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” pungkas Bambang.

Sementara itu kondisi di pasar saat ini sangat memperihatinkan. Narti pedagang emperan di pasar ini hanya dapat diam saja. " Pemerintah sih bisa saja ngomong apa saja, tapi kan kita rasakan beda dengan apa yang pemerintah katakan," kata Sunarti. (*).