Saat Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Makin Meluas

PEKANBARU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau menyatakan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Bumi Lancang Kuning ini terus meluas. Total luas kebakaran yang tercatat Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPBD Riau tersebut melonjak hingga hampir 100 persen dalam tiga hari terakhir.

"Luas lahan terbakar dari 1 Januari 2019 lebih kurang 841,71 hektare," kata Kepala Pelaksana BPBD Riau, Edwar Sanger di Pekanbaru, Senin (18/2).

Padahal, kata Edwar, pada Jumat (15/2) pekan lalu, total luas lahan yang terbakar sekitar 497 hektare. Dia memerinci, Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah yang mengalami kebakaran terparah sepanjang awal tahun ini. Tercatat, seluas 626 hektare lahan yang mayoritas gambut terbakar di salah satu kabupaten terkaya di Indonesia tersebut.

Dari catatan, angka itu melonjak tajam dalam tiga hari terakhir, setelah pada 15 Februari lalu tercatat hanya seluas 322 hektare wilayah itu mengalami kebakaran. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan status siaga Karhutla, dan masih terus berjibaku melakukan upaya pemadaman di sejumlah kecamatan, seperti Rupat, Bantan, dan Talang Muandau. "Saat ini sudah ada dua daerah yang ditetapkan status siaga, Bengkalis dan Dumai," ujar Edwar.

Selain Bengkalis, wilayah lainnya yang mengalami kebakaran cukup parah adalah Rokan Hilir dengan total luas mencapai 117 hektare, Dumai 43,5 hektare, Meranti 20,2 hektare, Siak 5 hektare, Pekanbaru 16,01 hektare serta Kampar 14 hektare.

Pemerintah Provinsi Riau menyatakan akan segera menetapkan status siaga Karhutla menyusul masifnya bencana tersebut diawal 2019 ini hingga mulai berdampak terjadinya kabut asap di sejumlah daerah.

Edwar menjelaskan, secara regulasi, Pemerintah Provinsi Riau telah memenuhi syarat untuk segera menetapkan status siaga Karhutla 2019. Sebab, dua daerah di Riau, yakni Kota Dumai dan Bengkalis telah terlebih dahulu menetapkan status tersebut medio pekan ini.

Syarat penetapan status siaga Karhutla ditingkat Provinsi, kata Edwar, dapat dilakukan setelah ada dua kabupaten atau kota menetapkan status tersebut terlebih dahulu. "Secara aturan sudah. Dua daerah status siaga. Sudah terpenuhi aturan," ujar dia.

Lebih jauh Edwar Sanger menjelaskan, jika Pemprov Riau telah menetapkan status siaga Karhutka, BPBD Riau segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Begitu sudah ditetapkan, saya akan lapor ke BNPB untuk minta bantuan dan pendampingan. Termasuk minta tambahan helikopter dan lainnya," ujar dia.

Namun, untuk saat ini dia menegaskan akan mengoptimalkan kekuatan yang ada, terutama dua helikopter bantuan KLHK dan pihak swasta. Heli dalam beberapa hari ini menjadi andalan untuk kegiatan patroli dan upaya pemadaman melalui operasi pengeboman air. "Kita manfaatkan dulu yang ada," kata Edwar.

Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalahari) mengungkapkan, menurut data satelit ada puluhan titik panas indikasi awal karhutla di 13 area perusahaan kehutanan dan kelapa sawit di Provinsi Riau. Kebakaran itu terjadi pada medio 11-17 Februari 2019.

"Kami menggunakan (data) Satelit Terra-Aqua Modis, sama persis seperti yang digunakan oleh BMKG. Bedanya adalah, kita melakukan overlay dengan peta kawasan hutan, peta peruntukan gambut dan pemegang izin," kata Wakil Koordinator Jikalahari Okto Yugo Setio.

Jikalahari memadukan data titik panas berdasar citra satelit dengan Peta Hak Guna Usaha (HGU) Badan Pertanahan Nasional 2010, peta Konsesi Kementerian Kehutanan 2010, Peta Kawasan Konservasi Kementerian Kehutanan 2010, dan draf Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau 2011. Pemaduan data sebaran titik panas dengan peta-peta tersebut menunjukkan selama 11-17 Februari 2019 ada 53 titik panas di area perusahaan industri kehutanan dan kepala sawit.

Dia menjelaskan, Jikalahari mengeluarkan data-data terkait titik panas tersebut sebagai rujukan awal bagi instansi terkait dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Riau. "Ini data awal dan bisa jadi rujukan. Bahkan kita juga mengeluarkan data titik panas di kawasan moratorium gambut, supaya lebih jelas siapa yang harus bertanggung jawab untuk menindaklanjutinya," kata Okto.

BNPB mengklaim pemadaman kebakaran lahan di wilayah-wilayah Riau terus dilakukan. Kasubdit Tanggap Darurat BNPB Budhi Erwanto mengatakan, hingga Senin (18/2) beberapa titik di Riau masih berasap. Selain itu, kata Budhi, jarak pandang di Dumai meski masih normal, asap di sekitar titik karhutla cukup pekat.

Dihubungi terpisah, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah mengklaim, udara di Dumai, Riau sudah baik dan clear. "Pemadaman dengan operasi darat dan operasi udara water bombing. Detailnya tanya BPBD Provinsi Riau ya," kata Hermensyah. (*).

sumber: antara/republika.