NASIONAL, - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut bahwa tokoh separatis Papua Barat, Benny Wenda, merupakan dalang kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Diketahui, demonstrasi berujung aksi anarkistis terjadi di beberapa titik di dua provinsi itu, sebagai respons atas tindakan rasisme oknum TNI dan aktivis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Moeldoko menilai, apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik. Karena itu, pemerintah juga menanganinya secara politis.

Akan tetapi, Moeldoko mengatakan, pemerintah saat ini telah menempuh berbagai langkah untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat. Dengan demikian, suasana di Tanah Papua diharapkan segera kondusif.

Saat diwawancara Majalah Tempo, Benny Wenda mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang berisi instruksi agar rakyat Papua tak mengikuti upacara kemerdekaan.

Akan tetapi, Benny menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang kemudian disertai kerusuhan di Papua dan Papua Barat dianggap sebagai spontanitas masyarakat di sana.

Lalu siapa Benny Wenda?

Pria kelahiran Papua pada 17 Agustus 1974 itu kini tinggal di Oxford, Inggris.

Puluhan tahun sudah Benny menentang bergabungnya Papua Barat dengan Indonesia dan berupaya menjadikan Papua merdeka.

Benny bergabung dengan Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (DMMK), hingga menempati posisi sekretaris jenderal (sekjen). 

Dilansir dari BBC, Benny Wenda mendapat suaka pada 2002.

Menurut polisi, dilansir dari dokumentasi Harian Kompas, Benny Wenda kabur ke Inggris setelah diburu pemerintah atas tuduhan berbagai aksi kekerasan pada tahun-tahun sebelumnya.

Segala hal yang ditawarkan Pemerintah Indonesia dalam lobi-lobi saat itu, termasuk otonomi khusus, ditolak mentah-mentah.

Pernah ditangkap

Dilansir dari pemberitaan Harian Kompas pada 11 Juni 2002, Benny ditangkap polisi karena diduga telah menghasut masyarakat dan memimpin sejumlah pertemuan gelap untuk menyerang pos-pos TNI/Polri pada Juni 2002.

Namun, penangkapan itu tidak diterima masyarakat Jayawijaya dengan melakukan demo ke kantor DPRD Papua.

Mereka menuntut agar polisi segera membebaskan Wenda.

Selain menangkap Wenda, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa dua paspor Indonesia milik Wenda dengan nomor H.59.3036, paspor Papua Niugini (PNG) bernomor 107107.

Polisi juga menyita tiga buah pipa ukuran 10 cm untuk membuat bom rakitan, satu busur dan 11 anak panah bermata kayu, delapan buah panah bermata besi, sejumlah peralatan kantor seperti stempel, bantal stempel, buku dan buletin.

Kemudian, diberitakan juga pada 29 Oktober 2002, Benny Wenda dan satu tahanan lain, Lasaeus Welila melarikan diri dari ruang tahanan dengan mencongkel jendela kamar mandi.

Benny diduga melarikan diri ke Papua Niugini hingga kemudian diketahui meminta suaka Pemerintah Inggris tak lama kemudian.

Relasi dengan OPM

Benny Wenda memiliki hubungan dekat dengan pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Pegunungan Tengah, Matias Wenda. Benny merupakan saudara kandungnya.

Dilansir dari Harian Kompas, penyerangan Polsek Abepura 6 Desember 2001 diduga atas kerja sama Benny Wenda bersama kakaknya Matias Wenda di wilayah perbatasan Jayapura-Papua Niugini.

Keduanya mengerahkan sekitar 500 warga Jayawijaya ke perbatasan Jayapura-PNG dengan alasan keamanan di Jayapura tidak terjamin.

Kelompok ini pula melakukan pembantaian terhadap enam warga pendatang pekerja kayu di perbatasan RI-PNG, Desember 2001.

Saat penangkapan Benny, polisi menemukan sejumlah dokumen mengenai perjuangan OPM dan Surat Keputusan Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka dan lainnya.

Dokumen-dokumen ini dimiliki Wenda sebagai bagian dari jaringan kerja sama dengan kelompok OPM.

Di pengadilan, Wenda didakwa jaksa setempat, telah bekerja sama dengan OPM berupaya membangun keresahan di kalangan masyarakat, memisahkan Papua dari Negara Kesatuan RI.

Difasilitasi Bertemu PBB

Benny Wenda memiliki kiprah dan jaringan yang cukup luas di ranah internasional. Dia bahkan pernah bertemu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pemerintah Vanuatu menjadi pihak yang memfasilitasi tokoh pembebasan Papua Barat itu untuk bertemu Komisi Tinggi HAM PBB.

Pertemuan terjadi di sela kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM pada Jumat 25 Januari 2019.

Kehadiran Benny ternyata mengejutkan KTHAM karena pembahasannya berbeda dengan tujuan kedatangan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM, yakni untuk membahas pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR) HAM Vanuatu.

Ditambah lagi, Benny tidak tercatat sebagai delegasi resmi Vanuatu.

Atas hal ini, Pemerintah RI telah melayangkan protes keras terhadap Pemerintah Vanuatu.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai Vanuatu tidak memiliki iktikad baik terkait penghormatan atas kedaulatan wilayah negara Indonesia dengan memfasilitasi Benny Wenda.

Klaim Bentuk Serikat Pembebasan Papua Barat

Benny melalui akun media sosialnya mengklaim telah membentuk United Liberation for West Papua (ULMWP) atau Serikat Pembebasan Papua Barat. Dia menolak label separatis dan penjahat oleh Pemerintah NKRI.

Merespons hal tersebut, Kodam XVII/Cenderawasih menilai itu hanyalah bentuk propaganda Benny untuk mencari perhatian dunia internasional.

"Untuk klaim Benny Wenda bahwa dia telah menggabungkan tiga faksi sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), saya kira itu hanya sifatnya propaganda untuk kepentingan popularitas pribadi Benny Wenda," ujar Wakapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Dax Sianturi, di Jayapura, Jumat (5/7/2019).

Intelijen Indonesia selalu memonitor setiap arus komunikasi kelompok-kelompok tersebut dan fakta yang ditemukan sangat berbeda dengan apa yang diklaim Benny Wenda.

"Pada dasarnya tiga faksi sayap militer tersebut justru tidak mengakui organisasi ULMWP yang diketuai oleh Benny Wenda. Antar-faksi militer yang berada di hutan belantara dengan faksi sayap politik ULMWP yang ada di luar negeri sering kami monitor dan menurut data intelijen kami, mereka tidak dalam satu kesatuan," kata dia.

Tak hanya sekali ini, Benny Wenda sering mengklaim bahwa aksi faksi militer OPM di beberapa daerah adalah atas perintah faksi politik yang ia ketuai.

Dax membantahnya dan menyebut hal itu dilakukan Benny untuk mencari pendanaan di luar negeri.

"Kecenderungannya adalah Benny Wenda memanfaatkan sayap militer untuk kepentingan pribadi, untuk menghimpun dana dari luar negeri untuk kepentingan pribadi. Sementara, faksi militer yang berada di hutan belantara tidak terkoneksi langsung dengan Benny Wenda," tutur dia.

Personel Brimob berjaga di sekitar Asrama Mahasiswa Nayak Abepura di Kota Jayapura, Papua, Minggu (1/9/2019). Pengamanan di asrama tersebut bertujuan untuk menghindari bentrokan antar kelompok warga yang sempat terjadi pada Ahad (1/9/2019) dini hari.

Dilansir dari BBC Indonesia, Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) juga telah membantah klaim Benny Wenda.

Juru bicara TPNBP/OPM, Sebby Sambom, mengatakan pernyataan Benny Wenda hanya propaganda.

"Itu adalah propaganda murahan oleh Benny Wenda dan Jacob Rumbiak yang mau mencari legitimasi dari TPNPB dan OPM, karena kami tidak mengakui ULMWP," kata Sebby kepada BBC.

Sebby menduga klaim sepihak ULMWP di bawah Benny Wenda "hanya untuk mendapatkan legitimasi untuk berdiplomasi di tingkat internasional"

Dapat penghargaan dari Oxford

Pada 17 Juli 2019, Benny menerima penghargaan Oxford Freedom of the City Award dari Dewan Kota Oxford.

Dalam penghargaan tersebut, Benny disebut pelaku kampanye damai untuk demokrasi.

Menurut Pemerintah Indonesia, hal ini bertolak belakang dengan apa yang selama ini dilakukannya untuk memisahkan Papua Barat dari NKRI.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri kemudian mengecam pemberian penghargaan tersebut.

"Indonesia mengecam keras pemberian award oleh Dewan Kota Oxford kepada seseorang bernama Benny Wenda, pegiat separatisme Papua yang memiliki rekam jejak kriminal di Papua," tulis Kemenlu dalam keterangan tertulis tersebut.

Pemerintah Indonesia menilai Dewan Kota Oxford tak memahami rekam jejak Benny yang terlibat dalam permasalahan separatisme di Papua.

Padahal, pemerintah menyatakan, saat ini Papua telah mengalami kemajuan di bidang pembangunan.

Meski demikian, Indonesia meyakini pemberian penghargaan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan sikap Pemerintah Inggris terhadap Indonesia.

Pemerintah meyakini Inggris mendukung penuh Indonesia dalam menjaga kedaulatannya.

"Indonesia menghargai sikap tegas Pemerintah Inggris yang konsisten dalam mendukung penuh kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karenanya sikap Dewan Kota Oxford tidak punya makna apa pun," demikian respons Kemenlu. (msn/kompas).