DUNIA, - Dikutip dari Reuters dan CNN, demo besar di Bangladesh dipicu kebijakan kontroversial pemerintah. Mereka memberikan 30 persen kuota pekerjaan di pemerintahan kepada keluarga rakyat yang berperang pada perang pemisahan diri dari Pakistan pada 1971.

Berbagai kritikus pemerintahan, pemuda dan kelompok masyarakat, meminta kebijakan kontroversial itu dihentikan. Sebab, pekerjaan-pekerjaan yang dikhususkan untuk anak veteran perang kebanyakan berada di sektor keamanan yang bergaji tinggi.

Kebijakan ini makin kontroversial sebab yang mendapat pekerjaan dari kebijakan kuota adalah elite politik, termasuk PM saat ini, Sheik Hasina. Ia adalah anak dari bapak pendiri Bangladesh modern, Sheikh Majibur Rahman, yang dibunuh pada 1975.

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina memberikan pidato selama perayaan 75 tahun Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) di markas besar UNESCO di Paris pada 12 November 2021.

Para demonstran menuntut perekrutan kerja berdasarkan prestasi, bukan kuota.

Apalagi, saat ini angka pengangguran di Bangladesh sangat tinggi. Kaum muda menjadi kelompok paling sulit mendapat kerja di Bangladesh.

Menurut Bank Dunia, Bangladesh di bawah Hasina sebenarnya menunjukkan penguatan ekonomi. Akan tetapi Bangladesh menjadi salah satu negara yang paling lambat pulih ekonominya pascapandemi. **