Selasa, 16 Jul 2024
  • Home
  • internasional
  • Gegara Investasi Konplik Masyarakat dengan Pemerintah, Media Asing Soroti Pulau Rempang

Gegara Investasi Konplik Masyarakat dengan Pemerintah, Media Asing Soroti Pulau Rempang

Administrator Rabu, 20 September 2023 09:57 WIB

Rakya bentrok dengan TNI Polri di pulau rempang pertahankan tanah dan rumah-nya

NASIONAL, - Konflik yang terjadi antara warga Pulau Rempang dengan pemerintah juga ikut menjadi sorotan dunia. Ada beberapa kantor berita besar yang mulai membedah mengapa konflik di pulau itu akhirnya terjadi.

Majalah yang berbasis di New York, Amerika Serikat (AS), Time, mengabarkan bahwa warga Rempang saat ini sedang berupaya untuk menolak masuknya investasi pembuatan pabrik yang dilakukan pihak produsen pasir kuarsa asal China, Xinyi Group. Mereka menyebut atas pembangunan itu, 7.500 warga terancam direlokasi.

"Konfrontasi ini menyoroti meningkatnya ketegangan antara pihak berwenang dan masyarakat lokal di seluruh Indonesia terkait sejumlah proyek infrastruktur, banyak di antaranya didanai oleh perusahaan China, yang mengancam akan menggusur masyarakat adat," tulis media itu pada Rabu (13/9/2023).

Di Timur Tengah, media asal Qatar Al Jazeera juga membedah mengapa warga Rempang menolak investasi yang bernilai hingga ratusan triliun itu. Al Jazeera mengatakan pabrik itu dibangun di pusat perekonomian yang dijuluki Rempang Eco-City.

Rempang Eco-City dijelaskan merupakan proyek gabungan antara Otoritas Zona Bebas Indonesia (BP Batam) dan perusahaan lokal, PT Makmur Elok Graha (MEG). MEG disebut telah bekerja sama dengan pihak Xinyi Group.

Namun proyek ini membuat warga yang tinggal di perkampungan tua tradisional Melayu Rempang harus direlokasi. Ini pun ditolak warga karena nilai historis masyarakat Melayu yang telah mendiami pulau itu bahkan sebelum Indonesia merdeka.

"Situasi di Rempang adalah bagian dari praktik umum yang memandang penduduk lokal sebagai penghambat pembangunan. Ini adalah cara yang secara struktural penuh kekerasan dalam mengelola masyarakat," pungkas dosen studi politik dan keamanan di Murdoch University di Perth, Ian Murdoch.

Sementara itu, platform publikasi analisis milik think tank ISEAS-Yusof Ishak Institute, Fulcrum, menuliskan bahwa ada ketidakpastian hukum atas tanah yang menimbulkan konflik agraria ini. Pernyataan Menteri ATR Hadi Tjahjanto dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dikutip.

"Pergeseran penggunaan lahan di Pulau Rempang mencerminkan ketidakpastian peraturan mengenai penggunaan lahan di Indonesia secara umum. Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto mengatakan, tanah yang ditempati warga tidak memiliki sertifikat kepemilikan," tulis artikel berjudul 'Mengapa Proyek Nasional Rempang Eco-City Batam Menjadi Kontroversi' itu.

"Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, kejadian di Rempang yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh keputusan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mengubah status fungsional tanah. Ketidakpastian peraturan ini menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat suara mengenai konflik di Pulau Rempang. Pekan lalu, ia langsung turun tangan meminta bawahannya menyelesaikan hal ini.

Hal ini diungkapkan dalam acara Infrastructure Forum di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka. Jokowi bercerita ia sudah menelpon langsung Kapolri Listyo Sigit Prabowo menanyakan terkait konflik ini.

Menurutnya hal ini hanya masalah komunikasi, terkait ganti rugi lahan. Selain itu menurut Jokowi terkait lahan memang kerap menjadi permasalahan dalam pembangunan infrastruktur.

"Saya sampaikan urusan di Rempang, tadi malam tengah malam saya telpon Kapolri, ini hanya salah komunikasi di bawah salah mengkomunikasikan saja. Mau diberi ganti rugi diberi lahan rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat itu harus diselesaikan. Masa urusan gitu sampe presiden," kata Jokowi.

"Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan segera di sampaikan dilaporkan. Dirjen terkait, Menteri terkait, jangan kalau ditanya siap pak, gimana beres pak? beres beres. aman pak? aman aman. Nanti terakhir, belum selesai pak, tidak bisa selesai Pak," tambahnya.

"Biasanya kalau kita ada masalah dengan Menteri, Kapolri, Panglima rapatkan ketemu selesai masalah. Ketemu solusinya setiap masalah dan saya optimis PSN-PSN yang ada bisa diselesaikan karena bapak ibu semuanya juga sudah terlatih bahwa menyelesaikan masalah yang ada, juga ini tinggal meneruskan saja dari yang belum selesai," tegasnya lagi. sc:cnbc/ind

T#gs
Berita Terkait
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments