LUARNEGERI, - Pemerintah Malaysia kembali menutup 145 sekolah di Selangor karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan kian parah.

Departemen Pendidikan Selangor menyatakan bahwa dari keseluruhan sekolah tersebut, 23 di antaranya berada di Sepang, 36 di Hulu Langat, 21 di Kuala Langat, 27 di Klang, dan 38 di Petaling Perdana.

"Dengan penutupan ini, 187.928 siswa terkena dampak dan kami akan terus menginformasikan perubahan atau perkembangan dari waktu ke waktu," demikian pernyataan Departemen Pendidikan Selangor seperti dikutip kantor berita Bernama.

Pernyataan itu berlanjut, "Sekolah-sekolah diperingatkan untuk mematuhi prosedur standar operasi dan kesehatan siswa juga guru harus selalu diprioritaskan."

Keputusan ini diambil setelah Kementerian Lingkungan Hidup Malaysia melaporkan bahwa Indeks Polusi Udara (API) di sejumlah daerah di Selangor mencapai tingkat tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Berdasarkan indikator API, tingkat polusi 0-50 mengindikasikan kualitas udara bagus, 51-100 sedang, 101-200 tidak sehat, 201-300 sangat tidak sehat, dan 300 ke atas berarti berbahaya.

Merujuk pada data Kementerian Lingkungan Hidup di Malaysia per Senin (16/9) pukul 23.00, API di Johan Setia menembus 222, Klang mencapai 175, Banting menyentuh 167, dan Shah Alam di angka 185.

Malaysia menuding asap dari Indonesia menyebabkan kualitas udara di Negeri Jiran buruk, sementara Jakarta menganggap kabut yang masuk wilayah Kuala Lumpur berasal dari kebakaran di Semenanjung Malaya dan Serawak.

Namun kemudian, Badan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN (ASMC) menyatakan bahwa kabut asap yang mencemari wilayah udara Malaysia dan sejumlah negara tetangga lainnya berasal dari kebakaran hutan di Indonesia.

Tak lama setelah itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, menyebut ada empat perusahaan asing yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan, beberapa di antaranya asal Malaysia dan Singapura.

Menteri Energi, Teknologi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim Malaysia, Yeo Bee Yin, menyatakan bahwa negaranya menyerahkan proses hukum perusahaan-perusahaan tersebut kepada Indonesia.

"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia untuk menyelidiki empat perusahaan itu. Kami yakin pemerintah Indonesia akan mengambil tindakan yang diperlukan terkait penyelidikan dan membuktikannya," ucap Yeo sebagaimana dilansir Asia One. (CNN/Ind).