Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani menuturkan, pada 3 April malam lalu, dua helikopter militer terbang di atas saluran Desa Hpon Nyo Leik di Kota Buthidaung selatan dan menembaki warga sipil yang merawat sapi dan sawah.  Insiden ini menewaskan sedikitnya tujuh warga sipil dan 18 lainnya terluka.

Shamdasani mengatakan, ada laporan bahwa pertempuran telah meningkat di Buthidaung, Rathedaung, Kyauktaw, Mrauk-U, dan kota-kota Sittwe di Negara Bagian Rakhine dalam beberapa pekan terakhir. Konflik ini mengarah pada evakuasi lebih dari 20 ribu warga sipil.

"Kami sangat terganggu dengan intensifikasi konflik di Negara Bagian Rakhine dalam beberapa pekan terakhir, dan mengutuk apa yang tampak sebagai serangan dan serangan tanpa pandang bulu yang diarahkan pada warga sipil oleh militer Myanmar dan pejuang bersenjata," tambahnya.

Menurut laporan itu, lanjut Shamdasani, sekitar 4.000 warga Rohingya dipindahkan pada 25 sampai 30 Maret dari desa-desa di sepanjang jalan yang menghubungkan Kota Buthidaung dan Rathedaung. Ia juga menyebut bahwa serangan militer Myanmar terhadap warga sipilnya sendiri mungkin merupakan kejahatan perang.

Rohingya digambarkan oleh PBB sebagai orang yang paling teraniaya di dunia, dan telah menghadapi ketakutan yang meningkat akan serangan sejak belasan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada 2012.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750 ribu pengungsi Rohingya, sebagian besar wanita dan anak-anak, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan penumpasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.

Berdasarkan laporan Ontario International Development Agency (OIDA), sejak 25 Agustus 2017 hampir 24 ribu Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan negara Myanmar. (*).