NASIONAL, - Sejak pertengahan November 2023, imigran asal Rohingya terus mendarat di sejumlah pantai di Provinsi Aceh. Mereka tiba secara bergelombang dengan menggunakan kapal. Sebelumnya, dilaporkan lebih dari 1.000 warga Rohingya telah tiba di Aceh.

Jumlah ini merupakan terbesar sejak kedatangan mereka pada 2015. Terbaru, dilaporkan ada dua kapal pengangkut warga Rohingya yang kembali berlabuh di pantai Aceh pada Minggu (10/12/2023) pagi, sebagaimana dikutip dari pemberitaan Serambinews.com. 

Dari informasi yang diperoleh, dua kapal yang berisi ratusan pengungsi rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie.

Kedatangan para pengungsi Rohingya ini mengingatkan akan sejarah para pengungsi Vietnam yang juga berdatangan di Indonesia puluhan tahun lalu.

Seperti warga Rohingya, warga Vietnam ini secara bergelombang tiba di Indonesia menyebrangi lautan dengan menggunakan perahu. Jumlah warga Vietnam yang mengungsi di Indonesia juga ribuan hingga membuat pemerintah ketika itu kewalahan.

Namun pada akhirnya, pemerintah menyiapkan sebuah pulau untuk menempatkan mereka dan mendirikan kamp yang kemudian dinamakan sebagai Kamp Vietnam.

Lalu bagaimanakah sejarah tibanya para pengungsi Vietnam di Indonesia? Latar belakang pengungsian warga Vietnam

Pengungsian warga Vietnam ke Indonesia terjadi dilatarbelakangi oleh perang saudara antara Vietnam Selatan dengan Vietnam Utara. Dalam perang ini, terdapat dua kubu yang saling bertempur, yaitu Vietnam Selatan dan Vietnam Utara.

Perselisihan disebabkan karena perbedaan pandangan di antara dua kubu, yang kemudian mengantarkan keduanya perang satu sama lain.

Jumlah korban yang meninggal dalam perang Vietnam diperkirakan lebih dari 280.000 jiwa di pihak Vietnam Selatan dan lebih dari 1.000.000 jiwa di pihak Vietnam Utara.

Perang saudara Vietnam kemudian berakhir dengan jatuhnya Kota Saigon, ibukota Vietnam Selatan ke tangan pasukan Vietnam Utara.

Akibatnya, terjadi perpindahan secara besar-besaran terhadap rakyat Vietnam Selatan ke negara-negara Asia Tenggara, seperti Filipina, Thailand, Malaysia, Hong Kong, dan Indonesia.

Pengungsian di Indonesia

Warga Vietnam yang meninggalkan negaranya pada saat itu menaiki kapal-kapal kecil untuk mengungsi ke negara lain yang dianggap aman.

Selama beberapa waktu, mereka terombang-ambing di Laut China Selatan tanpa tujuan jelas hingga dijuluki sebagai boat people atau manusia perahu.

Sebagian dari warga Vietnam Selatan itu pun berhasil mencapai Indonesia.

Manusia perahu pertama kali masuk ke Indonesia pada 25 Mei 1975, berlabuh di Pulau Laut, Kecamatan Bunguran, Kepulauan Natuna.

Warga Vietnam kemudian ditampung di kecamatan setempat.

Usai kapal pertama berlabuh, disusul dengan kapal lain dengan jumlah rakyat yang sangat besar, yaitu sekitar 4.000 orang, melebihi jumlah penduduk setempat, 3.000 rakyat Natuna.

Selanjutnya, kapal demi kapal lain mulai berdatangan. Pemerintah Riau juga cukup merasa kewalahan dengan kedatangan mereka.

Pemerintah daerah Riau harus menyiapkan berpuluh-puluh karung beras dan drum air yang dikerahkan dari Tanjung Pinang.

Kedatangan pengungsi Vietnam ini tentu cukup merepotkan dan menjadi problema di negara ASEAN, khususnya Indonesia sendiri.

Untuk itu, guna mengatasi masalah tersebut, pada Februari 1979 para Menteri Luar Negeri ASEAN mengadakan pertemuan di Bangkok.

Perundingan tersebut menghasilkan Bangkok Statement 21 Februari 1979, di mana negara-negara ASEAN setuju bekerja sama untuk meringangkan beban pengungsi.

Mereka menyiapkan tempat transit dengan batas waktu dan jumlah tertentu sesuai dengan kemampuan masing-masing negara.

Tindak Lanjut Penanganan Pengungsi Vietnam

Penanganan pengungsi Vietnam dilanjutkan dengan pertemuan antara Presiden Soeharto dengan Perdana Menteri Tahiland, Kriangsak Chomanand.

Kala itu, jumlah pengungsi sudah menginjak angka 200.000 orang yang tersebar di negara-negara ASEAN.

Setelah pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia Mochtar Kusumaatmadja berangkat ke Jenewa pada April 1979.

Ia mengusulkan agar Pulau Rempang atau Galang dijadikan sebagai pusat pemrosesan para pengungsi.

Begitu usulan disetujui, segera dilakukan pertemuan 24 negara pada 15-16 Mei 1979.

Dari hasil pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia membentuk tim pembangunan tempat pemrosesan yang terdiri dari Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Hankam, dan Departemen Dalam Negeri.

Para pengungsi pun akhirnya dipindahkan ke Pulau Galang, Batam Kepulauan Riau. sc:https://aceh.tribunnewscom