PARLEMEN, Bengkalis, - Setelah melakukan rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Bengkalis Tahun anggaran 2023, pada hari yang sama digelar juga rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Bupati Bengkalis TA 2023, Senin (25/03/24).

Rapat dipimpin Wakil Ketua III DPRD Syaiful Ardi didampingi Wakil Ketua II Sofyan dan Staf ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Johansyah Syafri. Sebanyak 6 fraksi menyampaikan dan melaporkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ.

Fraksi pertama yang menyampaikan laporannya adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan, besarnya luas wilayah Kabupaten Bengkalis tentu berbanding lurus dengan besarnya potensi sumber daya alam, hal ini tentu menjadi keunggulan dan potensi yang harus dimanfaatkan untuk kemajuan Kabupaten Bengkalis. Lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang ada tentu harus diolah dan ditingkatkan lagi dengan peralatan yang lebih canggih sehingga kedepannya hasil produksi dan outcomenya menjadi lebih besar yang selanjutnya akan memberikan dampak meningkatnya pendapatan asli daerah. Akses-akses dalam mengangkut dan membawa hasil produksi juga harus diperbaiki dan dibenahi lagi agar masyarakat dapat lebih mudah dan cepat memasarkan hasil produksinya.

Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Erwan mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital untuk kepentingan langsung kepada masyarakat.

Mendorong perluasan akses infrastruktur daerah dan infrastruktur perkotaan, baik infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan agar dapat diprioritaskan pada daerah yang masih minim tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah, karena hal tersebut dapat meningkatkan perekonomi masyarakat.

Kemudian Fraksi PAN melalui juru bicara H. Zamzami mengatakan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan pasca pengesahan perubahan APBD, PAN berharap kegiatan tersebut dapat terlebih dahulu dinilai urgensitasnya, karena implikasi dipaksakan kegiatan tanpa perhitungan yang matang mengakibatkan terjadinya tunda bayar yang terjadi seperti sekarang ini. Permasalahan tunda bayar yang terjadi adalah akibat gagalnya pemerintah daerah dalam memproyeksikan pendapatan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Sementara itu H. Arianto sebagai juru bicara Fraksi Gerindra memberikan masukan kepada jajaran pemerintah daerah kedepannya agar lebih serius melihat dengan jeli, dan memikirkan bersama-sama langkah-langkah inovatif yang harus dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memikirkan objek-objek baru maupun objek-objek yang sudah kita kelola selama ini, agar pencapaian target (PAD) kita lebih tinggi kedepannya.

Irmi Syakip Arsalan sebagai juru bicara Fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat menyampaikan, terkait sinergisitas dengan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan instansi vertikal di Kabupaten Bengkalis yang telah terbangun dengan baik harus terus dipertahankan dan ditingkatkan karena untuk menunjang pembangunan diperlukan kondusifitas dan stabilitas. Hubungan dan koordinasi yang baik antara Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis bersama Forkopimda dan instansi vertikal patut diberikan apresiasi. selain itu sinergisitasi dan kolaborasi dengan organisasi dan kelembagaan masyarakat juga harus diperkuat guna membangun kesadaran dan gerakan bersama masyarakat dalam menyukseskan agenda pembangunan.

Terakhir, Fraksi Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia melalui juru bicara Laurensius Tampubolon mengatakan, peningkatan kinerja yang sangat baik dan terus meningkat dari tahun ketahun yaitu salah satunya manfaat koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yakni terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum, terselenggaranya kegiatan pembangunan, dan terciptanya kesatuan gerak/langkah dalam penanganan masalah khusus isu-isu aktual yang terjadi di wilayah Kabupaten Bengkalis. (hms/rul)