Bukan tanpa sebab, berhentinya Koperasi menyalurkan minyak kepada para nelayan dikarenakan ada salah satu nelayan yang yang melaporkan ketua koperasi ke Mapolres Bengkalis, dengan tuduhan pengurangan takaran solar subsidi dan pungutan biaya sebesar Rp400 ribu per nelayan

Ilyas, nelayan dari Pambang Pesisir, mengungkapkan bahwa tuduhan atas laporan tersebut menurutnya tidak benar karena selam ia berlangganan dengan koperasi tersebut untuk mendapatkan jatah solar tidak pernah merasa dirugikan dan minyak yang didapat juga tidak pernah dikurangi 

"Empat tahun lamanya saya berlangganan disini mulai SPBU ini dibuka selama itu tidak pernah jatah minyak yang saya terima berkurang malahan saya ukur minyaknya berlebih satu liter dari jatah yang diterima," ungkapnya kepada awak media. Jumat (21/11/25) di  SPBU

Ilyas juga membantah kalau ada tuduhan bahwa kepada Pengurus SPBU KPPM juga memungut biaya dari para nelayan untuk setoran ke dinas terkait sebesar Rp. 400 Ribu pernelayan. 

"Tidak pernah ada pungutan seperti itu. Yang jelas kami para nelayan merasa dirugikan oleh laporan yang tidak berdasar ini dan membuat SPBU menyetop pasokan minyak," tegas Ilyas 

Hal senada juga disampaikan oleh Ramli salah satu nelayan dari Desa Muntai, menambahkan bahwa SPBU milik KPPM telah berjalan dengan baik selama bertahun-tahun dan para nelayan tidak pernah ada keluhan dengan pelayanannya 

"Selama ini kami tidak pernah mengalami masalah dengan takaran solar atau pungutan liar, kalaupun ada pasti sudah dari dari dulu kami protes," ujarnya.

Pria paruh baya yang juga dipanggil pak Pit itu mengatakan bahwa saat ini para nelayan berharap agar pasokan solar subsidi dapat kembali normal sehingga mereka dapat melanjutkan aktivitas melaut. 

"Kami ingin solar kembali masuk. Tanpa itu, kami tidak bisa makan pak, anak kami tidak bisa sekolah," ungkap Pit, dengan nada yang penuh harap kepada para awak media yang mewawancarainya(El)