Bengkalis  - Pemerintah Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk penyusunan usulan program pembangunan tahun 2026?2027 di Balai Pertemuan Desa, Senin.

Rapat tersebut dipimpin Penjabat (Pj) Kepala Desa Pangkalan Batang David Winir Silalahi, SP, didampingi Sekretaris Desa Dudiar dan Ketua BPD Pangkalan Batang Heriyadi. Musrenbangdes juga dihadiri perwakilan Camat Bengkalis melalui Kasi Tapem, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis, serta 14 perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bengkalis.

Dalam sambutannya, Pj Kades David Winir Silalahi menegaskan bahwa musyawarah ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan yang sesuai dengan kebutuhan nyata warga.

"Usulan yang kita bahas hari ini bukan hanya daftar keinginan, tetapi harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Kita berharap pembangunan ke depan lebih terarah, berkeadilan, dan bermanfaat bagi seluruh warga desa," ujarnya.

Ketua BPD Heriyadi menambahkan, perencanaan pembangunan perlu memperhatikan pemerataan agar tidak ada wilayah atau kelompok masyarakat yang terabaikan.

Sementara itu, perwakilan Kasi Tapem Kecamatan Bengkalis mengapresiasi penyelenggaraan Musrenbangdes ini. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi program desa dengan arah kebijakan pemerintah kabupaten, terutama di bidang infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran 14 OPD dalam forum ini memberi ruang diskusi lebih luas antara pemerintah desa dan perangkat daerah. Selain mendengar langsung aspirasi masyarakat, OPD juga memberikan penjelasan teknis terkait peluang realisasi program pada tahun anggaran mendatang.

Sejumlah usulan mengemuka dalam musyawarah ini, di antaranya peningkatan infrastruktur jalan desa, program pertanian modern untuk ketahanan pangan, serta dukungan bagi sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Hasil Musrenbangdes akan dituangkan dalam dokumen resmi usulan desa dan disampaikan pada forum Musrenbang tingkat kecamatan hingga kabupaten untuk dibahas lebih lanjut. (Rul)