Bengkalis - Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Rindra Wardana atau yang akrab disapa Iyan Kancil, menghadiri silaturahmi dan audiensi bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis serta sejumlah organisasi mahasiswa, di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Bengkalis, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Aliansi Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Kabupaten Bengkalis.(17-9-2025)

Dalam pertemuan tersebut, Rindra menekankan pentingnya transparansi informasi terkait jadwal doking kapal Roro agar masyarakat tidak panik. Ia meminta Dishub Bengkalis menyampaikan himbauan resmi melalui media massa, papan informasi di pelabuhan Bengkalis maupun Sungai Selari, serta media sosial.

"Jadwal doking harus diumumkan sejak awal, mulai tanggal kapal masuk hingga selesai doking, sehingga masyarakat bisa bersiap. Selain itu, jadwal keberangkatan kapal juga perlu dipublikasikan agar pengguna jasa Roro yang sudah memesan tiket dapat menyesuaikan waktu keberangkatan," ujarnya mencontohkan, jika kapal berangkat pukul 07.00 WIB, maka penumpang sudah bisa bersiap sejak pukul 06.00 WIB.

Terkait usulan organisasi mahasiswa, khususnya DPC GMNI Bengkalis, agar dibentuk satuan tugas (Satgas) di pelabuhan Roro, Rindra menyatakan dukungan penuh. "Kita akan coba membahas usulan ini di DPRD dan berupaya membuat peraturan yang lebih jelas, agar penyerobotan antrian di pelabuhan dapat dihentikan," katanya.

Sekretaris DPC GMNI Bengkalis, Asrul Sahputra, menilai praktik penyerobotan antrian sudah berlangsung lama dan meresahkan masyarakat. Menurutnya, hal ini tidak hanya merugikan pengguna jasa yang sudah tertib, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan antar pengendara.

"Masalah ini tampak sepele, namun dampaknya signifikan. Kami berharap Dishub dan DPRD segera merumuskan regulasi dengan sanksi tegas agar tercipta suasana tertib dan teratur di pelabuhan Roro," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, M. Adhi Pranoto, menyampaikan bahwa saat ini terdapat tiga armada kapal Roro yang beroperasi melayani masyarakat. Ia mengakui penyerobotan antrian masih kerap terjadi, terutama pada jam sibuk.

"Dishub akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk DPRD, untuk mencari solusi dan mempertimbangkan regulasi yang dapat mengatasi persoalan ini," ujar Adi. **