Masyarakat meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan pungutan liar (pungli) tersebut. Selain menelusuri mekanisme pemungutan, aparat juga diminta mengusut aliran dana yang terkumpul dari biaya Bimwin tersebut.

"Jika memang tidak ada dasar hukum yang jelas, maka praktik seperti ini harus dihentikan dan diusut secara transparan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Menurut sejumlah sumber, biaya Bimwin yang dipungut di berbagai daerah tidak seragam. Ada yang mengaku diminta membayar Rp100 ribu hingga Rp300 ribu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai legalitas dan penggunaan dana tersebut.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum, inspektorat, maupun instansi terkait melakukan audit dan pemeriksaan secara menyeluruh agar tidak ada lagi praktik yang memberatkan calon pengantin.

Hingga berita ini ditulis, pihak KUA maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan pungutan biaya Bimwin tersebut.

Catatan: Dugaan pungli harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan oleh pihak berwenang. Semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai adanya hasil penyelidikan atau putusan yang berkekuatan hukum tetap.