KAMPAR -Kebijakan mutasi di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kampar kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah Kepala KUA yang sebelumnya menjabat di wilayah tertentu kini tidak lagi menduduki posisi tersebut setelah rotasi terbaru diberlakukan.

Beberapa di antaranya diketahui dipenghulukan dan dipindahkan ke kecamatan pinggiran yang dinilai memiliki akses sulit serta jarak tempuh yang cukup jauh dari lokasi tugas sebelumnya. Kebijakan ini memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat.

Pasalnya, sejumlah KUA yang terdampak mutasi tersebut sebelumnya dinilai menjalankan pelayanan nikah, rujuk, serta administrasi keagamaan secara baik dan relatif stabil. Perpindahan mendadak tanpa penjelasan terbuka menimbulkan tanda tanya mengenai dasar dan pertimbangan kebijakan tersebut.

Informasi yang beredar juga menyebutkan adanya pejabat yang sebelumnya telah diturunkan dari jabatan, namun kini kembali ditempatkan di wilayah yang tergolong berat secara geografis. Sebagian kalangan menilai langkah tersebut tidak proporsional dan kurang mempertimbangkan aspek efektivitas pelayanan.

Sorotan semakin tajam setelah muncul kabar bahwa terdapat Kepala KUA yang sebelumnya pernah tersangkut kasus dan disebut telah menerima sanksi berat hingga pemberhentian, namun kini kembali diangkat menjadi Kepala KUA di tempat yang sama. Publik mempertanyakan konsistensi penegakan aturan serta mekanisme pembinaan dan evaluasi aparatur di lingkungan Kementerian Agama.

Di sisi lain, berkembang pula dugaan bahwa beberapa Kepala KUA yang baru diangkat memiliki kedekatan dengan oknum pejabat di tingkat Kanwil. Penempatan tersebut oleh sebagian pihak dinilai terkesan nepotisme, terlebih karena ditempatkan di wilayah yang dianggap strategis.

Pantauan media juga mencatat adanya Kepala KUA yang baru dilantik namun disebut baru sekali masuk kantor sejak pelantikan. Informasi yang diperoleh menyebutkan adanya keluhan terkait jarak dan lokasi tugas yang dinilai terlalu jauh.

Masyarakat berharap pihak berwenang segera memberikan klarifikasi resmi dan transparan terkait dasar mutasi dan penunjukan pejabat baru tersebut.

?Transparansi dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan keagamaan serta memastikan prinsip profesionalitas dan meritokrasi tetap ditegakkan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai alasan detail mutasi maupun isu yang berkembang di tengah masyarakat.***