Secara hukum, OTT adalah instrumen sah penegakan hukum. KPK memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyadapan, hingga penindakan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup. Dalam banyak kasus, OTT justru menjadi pintu masuk untuk membongkar praktik korupsi yang sistemik.

Namun di sisi lain, setiap OTT yang menyentuh figur publik hampir selalu memunculkan spekulasi. Ada yang melihatnya murni sebagai penegakan hukum. Ada pula yang mempertanyakan: apakah ada kepentingan yang lebih besar? Apakah ada pihak yang diuntungkan? Ataukah ini bagian dari dinamika politik dan kekuasaan?

Redaksi memandang, pertanyaan tentang "aktor di balik OTT" bukanlah tuduhan, melainkan refleksi atas kebutuhan akan transparansi. Dalam negara hukum, proses penegakan hukum harus bebas dari intervensi, tekanan, maupun kepentingan tersembunyi.

Jika OTT tersebut murni hasil kerja profesional berbasis bukti, maka publik berhak mendapatkan penjelasan yang terbuka dan komprehensif. Sebaliknya, jika dalam perjalanan proses hukum ditemukan adanya pihak lain yang turut berperan atau mengatur skenario, maka hal itu juga harus diungkap secara terang benderang di pengadilan.

Spekulasi hanya akan tumbuh subur di ruang gelap. Transparansi adalah obatnya.

Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Abdul Wahid berhak mendapatkan proses hukum yang adil. KPK pun berhak menjalankan tugasnya tanpa tekanan. Tetapi kepercayaan publik hanya bisa dijaga dengan keterbukaan dan akuntabilitas.

Pada akhirnya, pertanyaan "siapa aktor di balik OTT" akan terjawab bukan oleh opini, melainkan oleh fakta hukum. Publik kini menunggu?apakah kasus ini berdiri sendiri, atau justru menjadi pintu masuk mengungkap jejaring yang lebih luas?

Waktu dan proses peradilan akan membuktikan