Didasari hal itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi dan Wakil Bupati Meranti H Said Hasyim, meminta jajaran OPD lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur mulai dari pedesaan hingga ke Kabupaten. 

"Dari hasil evaluasi yang dilakukan kita punya beberapa masalah krusial yang harus dituntaskan segera, yakni masih terbatasnya infrastruktur dalam rangka membuka isolasi desa dan kecamatan, hal ini perlu segera dituntaskan," Demikian disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, saat membuka kegiatan Musrenbang RKPD Kepulauan Meranti Tahun 2018, di Ballroom Afifa, Sport, Selatpanjang, Senin (26/3/2018).

Hadir dalam kegiatan itu,Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, Narasumber Ir. Rahmad Rahim, Dr. Azharudin dari UIN SUSKA, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, Wakil Ketua DPRD Meranti H. Muzamil dan Taufikirahman beserta anggota, Ketua Komisi A DPRD Meranti Edy Masyudi, Kepala Bappeda Kepulauan Meranti H. Makmun Murod, Para Asisten Sekda, Kepala OPD, tokoh masyarakat/agama/pemuda, kalangan Perbankan dan lainnya.

Keterbatasan infrastruktur yang sangat terasa, dikatakan Wakil Bupati H. Said Hasyim  terdapat dibeberapa Kecamatan seperti di Kecamatan Tebingtinggi Timur dan Kecamatan Pulau Merbau, di Kecamatan itu meski sudah ada jalan tapi kondisinya masih cukup memprihatinkan, jalan yang ada hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua untuk roda empat seperti Ambulance sangat susah. 

"Bayangkan jika ada masyarakat yang sakit, ditambah lagi air turut maka harus menunggu sampai pagi, bisa bisa keduluan meninggal," ucap Said Hasyim.

Begitu juga masalah ekonomi, sebagian besar petani karet dan nelayan masih hidup dalam kemiskinan. "Ini harus jadi PR kita, semua SKPD," tambahnya.

Menyangkut masalah pendidikan, dalam penilaian Wakil Bupati H. Said Hasyim, kondisi pendidikan di Meranti baru sebatas anak bisa sekolah tapi mutu pendidikan masih perlu dipertanyakan. "Anak Meranti bukan tidak pintar tapi strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini harus difikirkan," jelasnya.

Untuk itu, Wakil Bupati menyarankan, seluruh SKPD untuk menyusun program yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka mengejar ketertinggalan di Meranti.

"Saya harapkan semua pejabat Eselon paham dan mengerti, susunlah proram yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, jangan hanya berdasarkan daftar keinginan yang tidak krusial," ujarnya.

Menurutnya lagi, program yang dilaksanakan oleh OPD hendaklah yang bersifat urgensi, karena disitulah tujuan dari pejabat turun kelapangan, dan kepada tim yang terlibat dalam penganggaran diminta lebih jeli mengevaluasi program kegiatan sehingga satu persatu persoalan di Meranti dapat dituntaskan.

Menurutnya, Meranti yang merupakan bagian dari Indonesia dan Provinsi Riau banyak permasalahn yang harus dituntaskan. Kondisi Meranti saat ini masih menjadi Kabupaten yang termiskin dan terisolir. Keterbatasan akses disebagian besar wilayah Meranti menjadi persoalan utama sulitnya mendongkrak ekonomi di Meranti.

Sejauh ini, diakui Wakil Bupati, Pemkab Meranti terus berupaya membuka isolasi dengan membangun infrastruktur jalan akses antar Desa dan Kecamatan baik menggunakan dana APBD maupun loby loby ditingkat Provinsi dan Pusat.

Salah satu yang menjadi fokus adalah jalan penghubung antara Buton-Kampung Balak, dimana RoRo sudah jalan namun tidak memberikan manfaat maksimal karena akses jalan belum tersedia akibat terkendalanya pembangunan ruas jalan. Kedepan untuk menuntaskannya, Pemkab Meranti sedang mengupayakan pemindahan lokasi jalan ke Putong menuju Air Mabuk dekat pelabuhan RAPP yang jaraknya hanya sepanjang 1 KM. 

Jika kegiatan ini terlaksana akses dari Air Mabuk ke Selatpanjang ada 2 alternatif, pertama melalui Lalang Tanjung sepanjang 32 KM, dan ke Kundur 25 KM.

Selain Infrastruktur penghubung, yang juga perlu menjadi perhatian adalah sektor perkebunan. Mulai dari Sagu, Karet, Kelapa dan Kopi.

Dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi petani, Pemkab Meranti sedang mengupayakan peremajaan kebun karet yang sudah tidak produktif lagi dengan cara menggantinya dengan kelapa yang secara ekonomi memiliki prospek bagus. Dalam hal ini dadr hasil komunikasi dengan pihak Kementrian, Meranti dijanjikan 500 Ha untuk pengembangan kelapa semoga dengan tingginya harga kelapa dipasaran baik dalam dan luar negeri saat ini mampu mendongkrak kesejahteraan para petani yang selama ini menggantungkan hidupnya di kebun karet.

Masalah lainnya yang juga penting untuk menjadi perhatian dan perlu segera dicarikan solusinya adalah masyarakat Nelayan yang menjadi penyumbang sektor kemiskinan tertinggi, serta peningkatan mutu pendidikan di Meranti.

Khusus masalah pendidikan, Wakil Bupati menyarankan dibuat sebuah sekolah unggulan dengan fasilitas gedung yang baik dan tenaga pengajar yang profesional. Hal ini untuk mengatasi kondisi saat ini dimana dari pandangannya, gedung sekolah cukup banyak tapi murid dan tenaga pengajar yang profesional sangat minim.

Tak lupa kesekian kalinya, Wakil Bupati H Said Hasyim juga meminta kepada OPD untuk lebih gencar mengejar dana Provinsi dan Pusat dalam upaya menutupi kekurangan anggaran APBD Meranti. Caranya dengan mempersiapkan data dan dokumen yang lengkap sehingga mampu meyakinkan pemerintah Provinsi dan Pusat untuk mengalokasikan dananya untuk Meranti.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Fauzy Hasan dalam penyampaian pokok-pokok fikiran DPRD Meranti mengungkapkan, untuk anggaran 2019, DPRD Meranti menyarankan lebih mengutamakan pada sektor penekanan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan ketersediaan lapangan kerja, selain itu juga memberdayakan potensi wisata Meranti, dan peningkatan mutu pendidikan.

Kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau yang hadir dalam Musrenbang RKPD Kepulauan Meranti 2018, H. Fauzy Hasan meminta Meranti mendapat alokasi anggaran khusus, jangan hanya sekedar janji, seperti yang terjadi pada tahun 2017 lalu dimana dari 100 M yang dijanjikan Pemerintah Provinsi hanya tersalurkan 10 Miliar saja.

"Kita ingin dapat alokasi anggaran yang rasional jika Pemerintah Provinsi menginginkan daerah kami ini maju," ucapnya.

Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan Pemerintah Pusat didaerah, menurutnya harus lebih memperhatikan Meranti sebagai sebuah daerah yang termiskin, terisolir dan berada diperbatasan. Dengan mengalokasikan anggaran lebih. Kondisi saat ini untuk usulan pembangunan jalan saja sangat sulit karena Meranti yang merupakan wilayah Kepulauan tidak memiliki jalan Provinsi dan Pusat.

"Jika menunggu adanya jalan Provinsi dan Nasional di Meranti tentunya pembangunan jalan didaerah terisolir seperti di Rangsang, Merbau dan Pulau Padang tidak akan terlaksana," ujar Ketua DPRD Meranti Fauzi Hasan.

Pada kesempatan itu, menyampaikan pokok pokok fikiran DPRD Meranti, H. Fauzy Hasan mengusulkan program untuk pembenahan infrastruktur dasar masyarakat salah satunya air bersih. 

"Saat ini kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi, seperti air padahal di Rangsang terdapat sumber air yakni danau Tasik Air Putih seluas 72 Ha yang dapat diolah untuk mencukupi kebutuhan air bersih di Meranti," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Riau H. Rahmad Rahim, mengaku sejauh ini, Kepulauan Meranti memang belum terperhatikan secara seksama, namun kedepan ia menyarankan kepada Kepala Bappeda Meranti dan Tim dapat mengkomunikasi kegiatan yang akan dilaksanakan lebih awal sehingga kegiatan yang menjadi prioritas dapat terlaksana. 

Sejauh ini, untuk menggesa pembangunan di Provinsi Riau, Pemrov Riau fokus pada 3 sektor yakni mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai alternatif PAD pengganti Migas, perusahaan manufaktur dalam rangka peningkatan Added value hasil hasil pertanian dan perkebunan dan terakhir peningkatan SDM melalui sektor pendidikan.

Dalam mengusulkan program kegiatan ke Pemerintah Provinsi Riau, Kepala Bappeda Provinsi Riau H. Rachmat Rahim, meminta disinergikan dengan sektor diatas. Sehingga apa yang menjadi keinginan dari Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

"Target target pembangunan yang akan kami capai (Pemprov Riau.red), tidak akan terwujud jika apa yang ditargetkan Meranti tidak tercapai," ucap Kepala Bappeda seraya berharap komunikasi intens antara Meranti dan Pemprov harus terus ditingkatkan.

Terakhir, Kepala Bappeda Kepulauan Meranti H. Makmun Murod, yang berharap melalui kegiatan Musrenbang RKPD Kepulauan Meranti Tahun 2018, yang merupakan rangkaian akhir kegiatan Musrenbang RKPD 2018 yang diawali dari Kecamatan hingga Kabupaten saat ini. Mampu memberikan penajaman dan penyelarasan serta klarifikasi dan penyepakatan program RKPD Tahun 2019, sehingga tersusun dokumen rancangan kerja RKPD Kepulauan Meranti Tahun 2019. 

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara rencana pembangunan daerah.(and)