NASIONAL, POLITIK, - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menyatakan tidak ada alasan atau dasar untuk mempercepat penyelenggaraan musyawarah nasional (munas). 

Menurutnya, tidak ada dewan perwakilan daerah (DPD) Partai Golkar yang mengusulkan percepatan munas secara resmi hingga saat ini.

"Soal percepatan munas, tidak ada dari DPD-DPD. Mungkin ada satu [atau] dua orang yang berpendapat, tapi secara resmi dari DPD-DPD tidak ada. Mengingat, pertama tidak ada alasan [atau] tidak ada dasar mengajukan munas," kata Agung saat memberikan keterangan pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat pada Senin (27/5). 

Dia menyatakan, kepemimpinan Golkar di bawah Airlangga Hartato telah menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi karena memperoleh suara sekitar 13 persen di Pemilu 2019. Pasalnya, lanjutnya, elektabilitas Golkar berdasarkan hasil survei sebelum Pemilu 2019 berlangsung sempat berada di angka satu digit.

Selain itu, Agung menyebut, waktu penyelenggaraan munas yang telah dijadwalkan sudah tidak lama lagi. 

"Waktu penyelenggaraan munas bulan Desember, sesuai dengan ketentuan adalah waktu untuk munas yang sebagaimana mestinya sesuai jadwal. Jadi tidak dua kali kerja," kataya.

Sebelumnya, sejumlah media memberitakan bahwa sebanyak 25 DPD Partai Golkar tingkat I dan II telah melakukan konsolidasi untuk mempercepat penyelenggaraan munas. 

Jumlah perolehan kursi DPR RI Golkar yang hanya berada di angka 85 disebut menjadi kegagalan Airlangga Hartato sebagai ketua umum. Pihak yang mendesak percepatan munas itu pun memperkirakan bahwa persiapan akan dimulai usai Lebaran atau pada pertengahan Juni nanti. (CNN/Ind).