"Gerakan ini juga sah seperti dijelaskan di Pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedaulatan adalah ditangan rakyat. Jadi gerakan yang menjelaskan urgensi dengan data, analisis dan dengan menyodorkan calon lain yang lebih baik agar dipilih pada Pillres 2019," terang Mardani saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (28/3).

Mardani menambahkan, gerakan yang berseliweran di dunia maya itu adalah bagian dari pendidikan politik bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk memilih yang terbaik. Karena, kata Mardani, demokrasi justru memerlukan kompetisi. Dibanding liga Inggris sekalipun, kompetisi Pilpres 2019 justru jauh lebih penting, lebih signifikan dan berdampak tinggi bagi rakyat Indonesia.

"Jadi, gerakan #2019GantiPresiden merupakan antitesis dari gerakan yang sudah bergulir yaitu "Dua Periode" untuk Pak Jokowi. Ini juga gerakan sah, legal dan konstitusional," ungkap Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Lanjut Mardani, jika selama ini rakyat mungkin dasar memilihnya karena pesona pribadi, ganteng, sederhana, pandai, figur, tegas, dan lain-lainnya. Mardani inginkan kompetisi yang lebih substansi. Salah satunya dengan menelisik karaker kepemimpinannya, kualitas kepribadiannya, track record selama ini, termasuk kebijakan, program hingga kecenderungannya.

Karena itu esensi gerakan tersebut sehat dan baik bagi demokrasi. Berkompetisi yang lebih substantif, yaitu kompetisi gagasan untuk menyelesaikan problem bangsa ini. Gagasan tentang hutang negara, bagaimana gagasan soal dunia usaha, bagaimana gagasan soal demokrasi yang makin terancam.

"Memang gerakannya terkesan seperti 'kejam' tapi bahasa lugas kadang diperlukan agar sadar. Karena itu pula sejak awal dia memperkirakan akan ada reaksi," tutup Mardani.

Sebelumnya, salah seorang inisiator gerakan 2019 Ganti Presiden, Neno Warisman kaget melihat antusiasnya masyarakat menyambut kampanye tersebut. Neno mengaku awalnya dia hanya membentuk WhatsApp Grup (WAG) untuk grup majelis taklim yang diikutinya. Menurutnya, anggota yang ada di dalam grup WA itu memiliki satu misi, yakni berkeinginan pemilu mendatang menghasilkan presiden baru.

"Kami melarang tidak boleh membicarakan sosok capres. Meski di grup ini terdiri dari berbagai pendukung capres di pilpres nanti," tegas Neno. (rep/*).

sumber : republika.co.id